BAB I
PENDAHULUAN
PENDAHULUAN
A.
Pengertian
Ilmu Hukum dan Pengantar Ilmu Hukum
1. Pengertian Ilmu hokum
.Menurut Satjipto Rahardjo Ilmu hukum adalah ilmu pengetahuan yang berusaha menelaah hukum. Ilmu hukum mencakup dan membicarakan segala hal yang berhubungan dengan hukum. Ilmu hukum objeknya hukum itu sendiri. Demikian luasnya masalah yang dicakup oleh ilmu ini, sehingga sempat memancing pendapat orang untuk mengatakan bahwa “batas-batasnya tidak bisa ditentukan” (Curzon, 1979 : v).
Selanjutnya menurut J.B. Daliyo Ilmu hukum adalah ilmu pengetahuan yang objeknya hukum. Dengan demikian maka ilmu hukum akan mempelajari semua seluk beluk mengenai hukum, misalnya mengenai asal mula, wujud, asas-asas, sistem, macam pembagian, sumber-sumber, perkembangan, fungsi dan kedudukan hukum di dalam masyarakat. Ilmu hukum sebagai ilmu yang mempunyai objek hukum menelaah hukum sebagai suatu gejala atau fenomena kehidupan manusia dimanapun didunia ini dari masa kapanpun. Seorang yang berkeinginan mengetahui hukum secara mendalam sangat perlu mempelajari hukum itu dari lahir, tumbuh dan berkembangnya dari masa ke masa sehingga sejarah hukum besar perannya dalam hal tersebut.
.Menurut Satjipto Rahardjo Ilmu hukum adalah ilmu pengetahuan yang berusaha menelaah hukum. Ilmu hukum mencakup dan membicarakan segala hal yang berhubungan dengan hukum. Ilmu hukum objeknya hukum itu sendiri. Demikian luasnya masalah yang dicakup oleh ilmu ini, sehingga sempat memancing pendapat orang untuk mengatakan bahwa “batas-batasnya tidak bisa ditentukan” (Curzon, 1979 : v).
Selanjutnya menurut J.B. Daliyo Ilmu hukum adalah ilmu pengetahuan yang objeknya hukum. Dengan demikian maka ilmu hukum akan mempelajari semua seluk beluk mengenai hukum, misalnya mengenai asal mula, wujud, asas-asas, sistem, macam pembagian, sumber-sumber, perkembangan, fungsi dan kedudukan hukum di dalam masyarakat. Ilmu hukum sebagai ilmu yang mempunyai objek hukum menelaah hukum sebagai suatu gejala atau fenomena kehidupan manusia dimanapun didunia ini dari masa kapanpun. Seorang yang berkeinginan mengetahui hukum secara mendalam sangat perlu mempelajari hukum itu dari lahir, tumbuh dan berkembangnya dari masa ke masa sehingga sejarah hukum besar perannya dalam hal tersebut.
2. Pengertian Pengantar ilmu hukum
Pengantar Ilmu Hukum (PIH) kerapkali oleh dunia studi hukum dinamakan “Encyclopaedia Hukum”, yaitu mata kuliah dasar yang merupakan pengantar (introduction atau inleiding) dalam mempelajari ilmu hukum. Dapat pula dikatakan bahwa PIH merupakan dasar untuk pelajaran lebih lanjut dalam studi hukum yang mempelajari pengertian-pengertian dasar, gambaran dasar tentang sendi-sendi utama ilmu hukum.
Pengantar Ilmu Hukum (PIH) kerapkali oleh dunia studi hukum dinamakan “Encyclopaedia Hukum”, yaitu mata kuliah dasar yang merupakan pengantar (introduction atau inleiding) dalam mempelajari ilmu hukum. Dapat pula dikatakan bahwa PIH merupakan dasar untuk pelajaran lebih lanjut dalam studi hukum yang mempelajari pengertian-pengertian dasar, gambaran dasar tentang sendi-sendi utama ilmu hukum.
B.
Tujuan
dan Kegunaan Pengantar Ilmu Hukum
Tujuan Pengantar Imu Hukum adalah menjelaskan tentang keadaan, inti dan maksud tujuan dari bagian-bagian penting dari hukum, serta pertalian antara berbagai bagian tersebut dengan ilmu pengetahuan hukum. Adapun kegunaannya adalah untuk dapat memahami bagian-bagian atau jenis-jenis ilmu hukum lainnya.
Tujuan Pengantar Imu Hukum adalah menjelaskan tentang keadaan, inti dan maksud tujuan dari bagian-bagian penting dari hukum, serta pertalian antara berbagai bagian tersebut dengan ilmu pengetahuan hukum. Adapun kegunaannya adalah untuk dapat memahami bagian-bagian atau jenis-jenis ilmu hukum lainnya.
C.
Kedudukan
dan Fungsi Pengantar Ilmu Hukum
Kedudukan Pengantar Ilmu Hukum merupakan dasar bagi pelajaran lanjutan tentang ilmu pengetahuan dari berbagai bidang hukum. Sedangkan kedudukan dalam kurikulum fakultas hukum adalah sebagai mata kuliah keahlian dan keilmuan. Oleh karena itu pengantar ilmu hukum berfungsi memberikan pengertian-pengertian dasar baik secara garis besar maupun secara mendalam mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan hukum. Selain itu juga pengantar ilmu hukum juga berfungsi pedagogis yakni menumbuhkan sikap adil dan membangkitkan minat untuk denagan penuh kesungguhan mempelajari hukum.
Kedudukan Pengantar Ilmu Hukum merupakan dasar bagi pelajaran lanjutan tentang ilmu pengetahuan dari berbagai bidang hukum. Sedangkan kedudukan dalam kurikulum fakultas hukum adalah sebagai mata kuliah keahlian dan keilmuan. Oleh karena itu pengantar ilmu hukum berfungsi memberikan pengertian-pengertian dasar baik secara garis besar maupun secara mendalam mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan hukum. Selain itu juga pengantar ilmu hukum juga berfungsi pedagogis yakni menumbuhkan sikap adil dan membangkitkan minat untuk denagan penuh kesungguhan mempelajari hukum.
D.
Ilmu
Bantu Pengantar Ilmu Hukum
• Sejarah hukum, yaitu suatu disiplin hukum yang mempelajari asal usul terbentuknya dan perkembangan suatu sistem hukum dalam suatu masyarakat tertentu dan memperbanding antara hukum yang berbeda karena dibatasi oleh perbedaan waktu
• Sosiologi hukum, yaitu suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara empiris dan analitis mempelajari hubungan timbal balik antara hukum sebagai gejala sosial dengan gejala sosial lain (Soerjono Soekanto)
• Antropologi hukum, yakni suatu cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari pola-pola sengketa dan penyelesaiannya pada masyarakat sederhana, maupun masyarakat yang sedang mengalami proses perkembangan dan pembangunan/proses modernisasi (Charles Winick).
• Perbandingan hukum, yakni suatu metode studi hukum yang mempelajari perbedaan sistem hukum antara negara yang satu dengan yang lain. Atau membanding-bandingkan sistem hukum positif dari bangsa yang satu dengan bangsa yang lain
• Psikologi hukum, yakni suatu cabang pengetahuan yang mempelajari hukum sebagai suatu perwujudan perkembangan jiwa manusia (Purnadi Purbacaraka).
• Sejarah hukum, yaitu suatu disiplin hukum yang mempelajari asal usul terbentuknya dan perkembangan suatu sistem hukum dalam suatu masyarakat tertentu dan memperbanding antara hukum yang berbeda karena dibatasi oleh perbedaan waktu
• Sosiologi hukum, yaitu suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara empiris dan analitis mempelajari hubungan timbal balik antara hukum sebagai gejala sosial dengan gejala sosial lain (Soerjono Soekanto)
• Antropologi hukum, yakni suatu cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari pola-pola sengketa dan penyelesaiannya pada masyarakat sederhana, maupun masyarakat yang sedang mengalami proses perkembangan dan pembangunan/proses modernisasi (Charles Winick).
• Perbandingan hukum, yakni suatu metode studi hukum yang mempelajari perbedaan sistem hukum antara negara yang satu dengan yang lain. Atau membanding-bandingkan sistem hukum positif dari bangsa yang satu dengan bangsa yang lain
• Psikologi hukum, yakni suatu cabang pengetahuan yang mempelajari hukum sebagai suatu perwujudan perkembangan jiwa manusia (Purnadi Purbacaraka).
E.
Metode
Pendekatan Mempelajari Hukum
1.
Metode
Idealis ; bertitik tolak dari pandangan bahwa hukum sebagai perwujudan dari
nilai-nilai tertentu dalam masyarakat
2.
Metode
Normatif Analitis ; metode yg melihat hukum sebagai aturan yg abstrak. Metode
ini melihat hukum sebagai lembaga otonom dan dapat dibicarakan sebagai subjek
tersendiri terlepas dari hal2 lain yang berkaitan dengan peraturan2. Bersifat
abstrak artinya kata-kata yang digunakan di dalam setiap kalimat tidak mudah
dipahami dan untuk dapat mengetahuinya perlu peraturan-peraturan hukum itu
diwujudkan. Perwujudan ini dapat berupa perbuatan-perbuatan atau tulisan.
Apabila ditulis, maka sangat penting adalah pilihan dan susunan kata-kata.
3.
Metode
Sosiologis; metode yang bertitik tolak dari pandangan bahwa hukum sebagai alat
untuk mengatur masyarakat.
4.
Metode
Historis ; metode yang mempelajari hukum dengan melihat sejarah hukumnya.
5.
Metode
sistematis; metode yang melihat hukum sebagai suatu sistem
6.
Metode
Komparatif; metode yang mempelajari hukum dengan membandingkan tata hukum dalam
berbagai sistem hukum dan perbandingan hukum di berbagai negara.
BAB II
MANUSIA, MASYARAKAT DAN KAIDAH SOSIAL
MANUSIA, MASYARAKAT DAN KAIDAH SOSIAL
A. Hubungan antara
manusia, masyarakat dan kaidah sosial
• Manusia sebagai makhluk monodualistik :
Artinya adalah manusia selain sbg makhluk individu (perseorangan) mempunyai kehidupan jiwa yg menyendiri namun manusia juga sebagai makhluk sosial tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Manusia lahir, hidup dan berkembang dan meninggal dunia di dalam masyarakat.
• Menurut Aristoteles (Yunani, 384-322 SM), bahwa manusia itu adalah ZOON POLITICON artinya bahwa manusia itu sbg makhluk pada dasarnya selalu ingin bergaul dan berkumpul dengan sesama manusia lainnya, jadi makhluk yg suka bermasyarakat. Dan oleh karena sifatnya suka bergaul satu sama lain, maka manusia disebut makhluk sosial.
• Terjadilah hubungan satu sama lain yang didasari adanya kepentingan, dimana kepentingan tsb satu sama lain saling berhadapan atau berlawanan dan ini tidak menutup kemungkinan timbul kericuhan. Kepentingan adalah suatu tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi. Disinilah peran hukum mengatur kepetingan2 tersebut agar kepentingan masing-masing terlindungi, sehingga masing-masing mengetahui hak dan kewajiban. Pada akhirnya dengan adanya hukum masyarakat akan hidup aman, tentram, damai, adil dan makmur.
• Kesimpulan : dimana ada masyarakat disitu ada hukum (ubi societes ibi ius). Hukum ada sejak masyarakat ada. Dapat dipahami disini bahwa hukum itu sesungguhnya adalah produk otentik dari masyarakat itu sendiri yang merupakan kristalisasi dari naluri, perasaan, kesadaran, sikap, perilaku, kebiasaan, adat, nilai, atau budaya yang hidup di masyarakat.
Bagaimana corak dan warna hukum yang dikehendaki untuk mengatur seluk beluk kehidupan masyarakat yang bersangkutanlah yang menentukan sendiri.
Suatu masyarakat yang menetapkan tata hukumnya bagi masyarakat itu sendiri dalam berlakunya tata hukum itu artinya artinya tunduk pada tata hukum hukum itu disebut masyrakat hukum.
• Manusia sebagai makhluk monodualistik :
Artinya adalah manusia selain sbg makhluk individu (perseorangan) mempunyai kehidupan jiwa yg menyendiri namun manusia juga sebagai makhluk sosial tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Manusia lahir, hidup dan berkembang dan meninggal dunia di dalam masyarakat.
• Menurut Aristoteles (Yunani, 384-322 SM), bahwa manusia itu adalah ZOON POLITICON artinya bahwa manusia itu sbg makhluk pada dasarnya selalu ingin bergaul dan berkumpul dengan sesama manusia lainnya, jadi makhluk yg suka bermasyarakat. Dan oleh karena sifatnya suka bergaul satu sama lain, maka manusia disebut makhluk sosial.
• Terjadilah hubungan satu sama lain yang didasari adanya kepentingan, dimana kepentingan tsb satu sama lain saling berhadapan atau berlawanan dan ini tidak menutup kemungkinan timbul kericuhan. Kepentingan adalah suatu tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi. Disinilah peran hukum mengatur kepetingan2 tersebut agar kepentingan masing-masing terlindungi, sehingga masing-masing mengetahui hak dan kewajiban. Pada akhirnya dengan adanya hukum masyarakat akan hidup aman, tentram, damai, adil dan makmur.
• Kesimpulan : dimana ada masyarakat disitu ada hukum (ubi societes ibi ius). Hukum ada sejak masyarakat ada. Dapat dipahami disini bahwa hukum itu sesungguhnya adalah produk otentik dari masyarakat itu sendiri yang merupakan kristalisasi dari naluri, perasaan, kesadaran, sikap, perilaku, kebiasaan, adat, nilai, atau budaya yang hidup di masyarakat.
Bagaimana corak dan warna hukum yang dikehendaki untuk mengatur seluk beluk kehidupan masyarakat yang bersangkutanlah yang menentukan sendiri.
Suatu masyarakat yang menetapkan tata hukumnya bagi masyarakat itu sendiri dalam berlakunya tata hukum itu artinya artinya tunduk pada tata hukum hukum itu disebut masyrakat hukum.
Mengapa masyarakat
mentaati hukum karena bermacam-macam sebab (Menurut Utrecht) :
• Karena orang merasakan bahwa peraturan2 itu dirasakan sebagai hukum. Mereka benar-benar berkepentingan akan berlakunya peraturan tersebut
• Karena ia harus menerimanya supaya ada rasa ketentraman. Ia menganggap peraturan hukum secara rasional (rationeele aanvaarding). Penerimaan rasional ini sebagai akibat adanya sanksi hukum. Agar tidak mendapatkan kesukaran2 orang memilih untuk taat saja pada peraturan hukum karena melanggar hukum mendapat sanksi hukum.
• Karena orang merasakan bahwa peraturan2 itu dirasakan sebagai hukum. Mereka benar-benar berkepentingan akan berlakunya peraturan tersebut
• Karena ia harus menerimanya supaya ada rasa ketentraman. Ia menganggap peraturan hukum secara rasional (rationeele aanvaarding). Penerimaan rasional ini sebagai akibat adanya sanksi hukum. Agar tidak mendapatkan kesukaran2 orang memilih untuk taat saja pada peraturan hukum karena melanggar hukum mendapat sanksi hukum.
B. Masyarakat dan
Lembaga Kemasyarakatan (Kaidah Sosial)
1. Definisi masyarakat :
• Menurut Ralph Linton, masyarakat merupakan setiap kelompok manusia yang hidup dan bekerja bersama cukup lama sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas.
• Menurut Selo Soemarjan, masyarakat adalah orang yang hidup bersama, yang menghasilkan kebudayaan.
• Menurut CST. Kansil, SH, masyarakat adalah persatuan manusia yang timbul dari kodrat yang sama. Jadi masyarakat itu terbentuk apabila ada dua orang atau lebih hidup bersama sehingga dalam pergaulan hidup timbul berbagai hubungan yang mengakibatkan seorang dan orang lain saling kenal mengenal dan pengaruh mempengaruhi.
Unsur masyarakat :
- manusia yang hidup bersama
- berkumpul dan bekerja sama untuk waktu lama
- merupakan satu kesatuan
- merupakan suatu sistem hidup bersama.
Dalam masyarakat terdapat pelbagai golongan dan aliran. Namun walaupun golongan itu beraneka ragam dan masing-masing mempunyai kepentingan sendiri-sendiri akan tetapi kepentingan bersama mengharuskan adanya ketertiban dalam kehidupan masyarakat itu. Adapun yang memimpin kehidupan bersama, yang mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat ialah peraturan hidup.
Agar supaya dapat memenuhi kebutuan-kebutuhannya dengan aman dan tentram dan damai tanpa gangguan, maka tidap manusia perlu adanya suatu tata (orde – ordnung). Tata itu berwjud aturan yang menjadi pedoman bagi segala tingkah laku manusia dalam pergaulan hidup, sehingga kepentingan masing-masing dapat terpelihara dan terjamin. Setiap anggota masyarakat mengetahui hak dan kewajiban.
Tata tersebut sering disebut kaidah atau norma.
1. Definisi masyarakat :
• Menurut Ralph Linton, masyarakat merupakan setiap kelompok manusia yang hidup dan bekerja bersama cukup lama sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas.
• Menurut Selo Soemarjan, masyarakat adalah orang yang hidup bersama, yang menghasilkan kebudayaan.
• Menurut CST. Kansil, SH, masyarakat adalah persatuan manusia yang timbul dari kodrat yang sama. Jadi masyarakat itu terbentuk apabila ada dua orang atau lebih hidup bersama sehingga dalam pergaulan hidup timbul berbagai hubungan yang mengakibatkan seorang dan orang lain saling kenal mengenal dan pengaruh mempengaruhi.
Unsur masyarakat :
- manusia yang hidup bersama
- berkumpul dan bekerja sama untuk waktu lama
- merupakan satu kesatuan
- merupakan suatu sistem hidup bersama.
Dalam masyarakat terdapat pelbagai golongan dan aliran. Namun walaupun golongan itu beraneka ragam dan masing-masing mempunyai kepentingan sendiri-sendiri akan tetapi kepentingan bersama mengharuskan adanya ketertiban dalam kehidupan masyarakat itu. Adapun yang memimpin kehidupan bersama, yang mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat ialah peraturan hidup.
Agar supaya dapat memenuhi kebutuan-kebutuhannya dengan aman dan tentram dan damai tanpa gangguan, maka tidap manusia perlu adanya suatu tata (orde – ordnung). Tata itu berwjud aturan yang menjadi pedoman bagi segala tingkah laku manusia dalam pergaulan hidup, sehingga kepentingan masing-masing dapat terpelihara dan terjamin. Setiap anggota masyarakat mengetahui hak dan kewajiban.
Tata tersebut sering disebut kaidah atau norma.
2. Kaidah/norma Sosial :
Adalah patokan-patokan atau pedoman-pedoman perihal tingkah laku dan perikelakuan yang diharapkan.
Kaidah berasal dari bahasa Arab atau Norma berasal dari bahasa Latin
Kaidah/Norma berisi :
Perintah, yang merupakan keharusan bagi seseorang untuk berbuat sesuatu oleh karena akibat2nya dipandang baik.
Larangan, yang merupakan keharusan bagi seseorang untuk tidak berbuat sesuatu oleh karena akibat-akibatnya dipandang tidak baik.
Guna kaidah/norma tersebut adalah untuk memberi petunjuk kepada manusia bagaimana seorang harus bertindak dalam masyarakat serta perbuatan-perbuatan mana yang harus dijalankan dan perbuatan-perbuatan mana pula yang harus dihindari.
Adalah patokan-patokan atau pedoman-pedoman perihal tingkah laku dan perikelakuan yang diharapkan.
Kaidah berasal dari bahasa Arab atau Norma berasal dari bahasa Latin
Kaidah/Norma berisi :
Perintah, yang merupakan keharusan bagi seseorang untuk berbuat sesuatu oleh karena akibat2nya dipandang baik.
Larangan, yang merupakan keharusan bagi seseorang untuk tidak berbuat sesuatu oleh karena akibat-akibatnya dipandang tidak baik.
Guna kaidah/norma tersebut adalah untuk memberi petunjuk kepada manusia bagaimana seorang harus bertindak dalam masyarakat serta perbuatan-perbuatan mana yang harus dijalankan dan perbuatan-perbuatan mana pula yang harus dihindari.
Kaidah sosial dibedakan
menjadi :
1. Kaidah yang mengatur kehidupan pribadi manusia yang dibagi lebih lanjut menjadi :
a. Kaidah kepercayaan/agama, yang bertujuan untuk mencapai suatu kehidupan yang beriman (Purnadi Purbacaraka 1974 : 4). Kaidah ini ditujukan terhadap kewajiban manusia kepada Tuhan. Sumbernya adalah ajaran-ajaran kepercayaan/agama yang oleh pengikut-pengikutnya dianggap sebagai perintah Tuhan, misalnya :
- Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk (Al Isra’ : 32).
- Hormatilah orang tuamu agar supaya engkau selamat (Kitab Injil Perjanjian Lama : Hukum yang ke V).
b.Kaidah kesusilaan, yang bertujuan agar manusia hidup berakhlak atau mempunyai hati nurani. Kaidah ini merupakan peraturan hidup yang dianggap sebagai suara hati nurani manusia (insan kamil). Sumber kaidah ini adalah dari manusia sendiri, jadi bersifat otonom dan tidak ditujukan kepada sikap lahir tetapi ditujukan kepada sikap batin manusia juga, misalnya :
- Hendaklah engkau berlaku jujur.
- Hendaklah engkau berbuat baik terhadap sesama manusia.
Dalam kaidah kesusilaan tedapat juga peraturan-peraturan hidup seperti yang terdapat dalam norma agama misalnya :
- Hormatilah orangtuamu agar engkau selamat diakhirat
- Jangan engkau membunuh sesamamu
1. Kaidah yang mengatur kehidupan pribadi manusia yang dibagi lebih lanjut menjadi :
a. Kaidah kepercayaan/agama, yang bertujuan untuk mencapai suatu kehidupan yang beriman (Purnadi Purbacaraka 1974 : 4). Kaidah ini ditujukan terhadap kewajiban manusia kepada Tuhan. Sumbernya adalah ajaran-ajaran kepercayaan/agama yang oleh pengikut-pengikutnya dianggap sebagai perintah Tuhan, misalnya :
- Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk (Al Isra’ : 32).
- Hormatilah orang tuamu agar supaya engkau selamat (Kitab Injil Perjanjian Lama : Hukum yang ke V).
b.Kaidah kesusilaan, yang bertujuan agar manusia hidup berakhlak atau mempunyai hati nurani. Kaidah ini merupakan peraturan hidup yang dianggap sebagai suara hati nurani manusia (insan kamil). Sumber kaidah ini adalah dari manusia sendiri, jadi bersifat otonom dan tidak ditujukan kepada sikap lahir tetapi ditujukan kepada sikap batin manusia juga, misalnya :
- Hendaklah engkau berlaku jujur.
- Hendaklah engkau berbuat baik terhadap sesama manusia.
Dalam kaidah kesusilaan tedapat juga peraturan-peraturan hidup seperti yang terdapat dalam norma agama misalnya :
- Hormatilah orangtuamu agar engkau selamat diakhirat
- Jangan engkau membunuh sesamamu
2. Kaidah yang mengatur
kehidupan antara manusia atau pribadi yang dibagi lebih lanjut menjadi :
a.Kaidah kesopanan, bertujuan agar pergaulan hidup berlangsung dengan menyenangkan. Kaidah ini merupakan peraturan hidup yang timbul dari pergaulan segolongan manusia, misalnya :
- Orang muda harus menghormati orang yang lebih tua
- Janganlah meludah dilantai atau disembarang tempat.
- Berilah tempat terlebih dahulu kepada wanita di dalam kereta api, bis dll (terutama wanita tua, hamil atau membawa bayi)
b. Kaidah hukum, bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam pergaulan hidup antar manusia. Kaidah ini adalah peraturan-peraturan yang timbul dari norma hukum, dibuat oleh penguasa negara. Isinya mengikat setiap orang dan pelaksanaannya dapat dipertahankan dengan segala paksaan oleh alat-alat negara misalnya “Dilarang mengambil milik orang lain tanpa seizin yang punya”.
a.Kaidah kesopanan, bertujuan agar pergaulan hidup berlangsung dengan menyenangkan. Kaidah ini merupakan peraturan hidup yang timbul dari pergaulan segolongan manusia, misalnya :
- Orang muda harus menghormati orang yang lebih tua
- Janganlah meludah dilantai atau disembarang tempat.
- Berilah tempat terlebih dahulu kepada wanita di dalam kereta api, bis dll (terutama wanita tua, hamil atau membawa bayi)
b. Kaidah hukum, bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam pergaulan hidup antar manusia. Kaidah ini adalah peraturan-peraturan yang timbul dari norma hukum, dibuat oleh penguasa negara. Isinya mengikat setiap orang dan pelaksanaannya dapat dipertahankan dengan segala paksaan oleh alat-alat negara misalnya “Dilarang mengambil milik orang lain tanpa seizin yang punya”.
Perbedaan antara kaidah
hukum dengan kaidah sosial lainnya :
1. Perbedaan antara kaidah dengan kaidah agama dan kesusilaan dapat ditinjau dari berbagai segi sbb :
• Ditinjau dari tujuannya, kaidah hukum bertujuan untuk menciptakan tata tertib masyarakat dan melindungi manusia beserta kepentingannya. Sedangkan kaidah agama dan kesusilaan bertujuan untuk memperbaiki pribadi agar menjadi manusia ideal.
• Ditinjau dari sasarannya : kaidah hukum mengatur tingkah laku manusia dan diberi sanksi bagi setiap pelanggarnya, sedangkan kaidah agama dan kaidah kesusilaan mengatur sikap batin manusia sebagai pribadi. Kaidah hukum menghendaki tingkah laku manusia sesuai dengan aturan sedangkan kaidah agama dan kaidah kesusilaan menghendaki sikap batin setia pribadi itu baik.
• Ditinjau dari sumber sanksinya, kaidah hukum dan kaidah agama sumber sanksinya berasal dari luar dan dipaksakan oleh kekuasaan dari luar diri manusia (heteronom), sedangkan kaidah kesusilaan sanksinya berasal dan dipaksakan oleh suara hati masing2 pelanggarnya (otonom).
• Ditinjau dari kekuatan mengikatnya, pelaksanaan kaidah hukum dipaksakan secara nyata oleh kekuasaan dari luar, sedangkan pelaksanaan kaidah agama dan kesusilaan pada asasnya tergantng pada yang bersangkutan.
• Ditinjau dari isinya kaidah hukum memberikan hak dan kewajiban (atribut dan normatif) sedang kaidah agama dan kaidah kesusilaan hanya memberikan kewajiban saja (normatif).
2. Perbedaan antara kaidah hukum dengan kaidah kesopanan
- Kaidah hukum memberi hak dan kewajiban, kaidah kesopanan hanya memberikan kewajiban saja.
- Sanksi kaidah hukum dipaksakan dari masyarakat secara resmi (negara), sanksi kaidah kesopanan dipaksakan oleh masyarakat secara tidak resmi.
3. Perbedaan antara kaidah kesopanan dengan kaidah agama dan kaidah kesusilaan
- Asal kaidah kesopanan dasri luar diri manusia, kaidah agama dan kaidah kesusilaan berasal dari pribadi manusia
- Kaidah kesopanan berisi aturan yang ditujukan kepada sikap lahir manusia, kaidah agama dan kaidah kesusilaan berisi aturan yang ditujukan kepada sikap batin manusia
- Tujuan kaidah kesopanan menertibkan masyarakat agar tidak ada korban, kaidah agama dan kaidah kesusilaan bertujuan menyempurnakan manusia agar tidak menjadi manusia jahat.
Ciri-ciri kaidah hukum yang membedakan dengan kaidah lainnya :
- Hukum bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan
- Hukum mengatur perbuatan manusia yang bersifat lahiriah
- Hukum dijalankan oleh badan-badan yang diakui oleh masyarakat
- Hukum mempunyai berbagai jenis sanksi yang tegas dan bertingkat
- Hukum bertujuan untuk mencapai kedamaian (ketertiban dan ketentraman)
1. Perbedaan antara kaidah dengan kaidah agama dan kesusilaan dapat ditinjau dari berbagai segi sbb :
• Ditinjau dari tujuannya, kaidah hukum bertujuan untuk menciptakan tata tertib masyarakat dan melindungi manusia beserta kepentingannya. Sedangkan kaidah agama dan kesusilaan bertujuan untuk memperbaiki pribadi agar menjadi manusia ideal.
• Ditinjau dari sasarannya : kaidah hukum mengatur tingkah laku manusia dan diberi sanksi bagi setiap pelanggarnya, sedangkan kaidah agama dan kaidah kesusilaan mengatur sikap batin manusia sebagai pribadi. Kaidah hukum menghendaki tingkah laku manusia sesuai dengan aturan sedangkan kaidah agama dan kaidah kesusilaan menghendaki sikap batin setia pribadi itu baik.
• Ditinjau dari sumber sanksinya, kaidah hukum dan kaidah agama sumber sanksinya berasal dari luar dan dipaksakan oleh kekuasaan dari luar diri manusia (heteronom), sedangkan kaidah kesusilaan sanksinya berasal dan dipaksakan oleh suara hati masing2 pelanggarnya (otonom).
• Ditinjau dari kekuatan mengikatnya, pelaksanaan kaidah hukum dipaksakan secara nyata oleh kekuasaan dari luar, sedangkan pelaksanaan kaidah agama dan kesusilaan pada asasnya tergantng pada yang bersangkutan.
• Ditinjau dari isinya kaidah hukum memberikan hak dan kewajiban (atribut dan normatif) sedang kaidah agama dan kaidah kesusilaan hanya memberikan kewajiban saja (normatif).
2. Perbedaan antara kaidah hukum dengan kaidah kesopanan
- Kaidah hukum memberi hak dan kewajiban, kaidah kesopanan hanya memberikan kewajiban saja.
- Sanksi kaidah hukum dipaksakan dari masyarakat secara resmi (negara), sanksi kaidah kesopanan dipaksakan oleh masyarakat secara tidak resmi.
3. Perbedaan antara kaidah kesopanan dengan kaidah agama dan kaidah kesusilaan
- Asal kaidah kesopanan dasri luar diri manusia, kaidah agama dan kaidah kesusilaan berasal dari pribadi manusia
- Kaidah kesopanan berisi aturan yang ditujukan kepada sikap lahir manusia, kaidah agama dan kaidah kesusilaan berisi aturan yang ditujukan kepada sikap batin manusia
- Tujuan kaidah kesopanan menertibkan masyarakat agar tidak ada korban, kaidah agama dan kaidah kesusilaan bertujuan menyempurnakan manusia agar tidak menjadi manusia jahat.
Ciri-ciri kaidah hukum yang membedakan dengan kaidah lainnya :
- Hukum bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan
- Hukum mengatur perbuatan manusia yang bersifat lahiriah
- Hukum dijalankan oleh badan-badan yang diakui oleh masyarakat
- Hukum mempunyai berbagai jenis sanksi yang tegas dan bertingkat
- Hukum bertujuan untuk mencapai kedamaian (ketertiban dan ketentraman)
Mengapa kaidah hukum
masih diperlukan, sementara dalam kehidupan masyarakat sudah ada kaidah yang
mengatur tingkah laku manusia dalam pergaulan hidupnya ?
Hal ini karena :
- Masih banyak kepentingan-kepentingan lain dari manusia dalam pergaulan hidup yang memerlukan perlindungan karena belum mendapat perlindungan yang sepenuhnya dari kaidah agama, kesusilaan dan kaidah sopan santun, kebiasaan maupun adat.
- Kepentingan-kepentingan manusia yang telah mendapat perlindungan dari kaidah-kaidah tersebut diatas, dirasa belum cukup terlindungi karena apabila terjadi pelanggaran terhadap kaidah tersebut akibat atau ancamannya dipandang belum cukup kuat.
Hal ini karena :
- Masih banyak kepentingan-kepentingan lain dari manusia dalam pergaulan hidup yang memerlukan perlindungan karena belum mendapat perlindungan yang sepenuhnya dari kaidah agama, kesusilaan dan kaidah sopan santun, kebiasaan maupun adat.
- Kepentingan-kepentingan manusia yang telah mendapat perlindungan dari kaidah-kaidah tersebut diatas, dirasa belum cukup terlindungi karena apabila terjadi pelanggaran terhadap kaidah tersebut akibat atau ancamannya dipandang belum cukup kuat.
BAB
III
PENGERTIAN, UNSUR DAN SIFAT-SIFAT HUKUM
PENGERTIAN, UNSUR DAN SIFAT-SIFAT HUKUM
A. Aneka arti hukum
1. Hukum dalam arti ketentuan penguasa
Disini hukum adalah perangkat-peraturan peraturan tertulis yang dibuat oleh pemerintah melalui badan-badan yang berwenang
2. Hukum dalam arti para petugas
Disini hukum adalah dibayangkan dalam wujud petugas yang berseragam dan bisa bertindak terhadap orang-orang yang melakukan tindakan-tindakan yang membahayakan warga masyarakat, seperti petugas Polisi patroli, Jaksa dan hakim dengan toganya. Disini hukum dilihat dalam arti wujud fisik yg ditampilkan dalam gambaran orang2 yang bertugas menegakkan hukum.
3. Hukum dalam arti sikap tindak
Yaitu hukum sebagai perilaku yang ajeg atau sikap tindak yang teratur. Hukum ini tidak nampak seperti dalam arti petugas yang patroli, yang memeriksa orang yang mencuri atau hakim yang mengadili, melainkan menghidup bersama dengan perilaku individu terhadap yang lain secara terbiasa dan senantiasa terasa wajar serta rasional. Dalam hal ini sering disebut hukum sebagai suatu kebiasaan (hukum kebiasaan). Contoh seorang mahasiswa “A” numpang sewa kamar kepada keluarga “Z”, ia tiap bulan bayar uang yg menjadi kewajibannya kepada “Z” sedangkan “Z” menerima haknya, disamping melakukan kewajibannya menyediakan segala sesuatu yang diperlukan “A”. Tiap pagi “A” ke kampus naik becak, tawar menawar, ia naik sampai ke tempat tujuan tanpa pikir ia membayarnya. Lama kelamaan “A” mengenal tukang becak dengan baik, maka untuk kuliah begitu melihat tukang becak segera naik tanpa pikir-pikir ia bayar, malahan kadang2 ia hanya berkata bayarnya nanti saja sekalian seminggu. Ini dilihat dari “A” dan masyarakat sekelilingnya dan apabila pengalaman2 semacam ini digabungkan maka hubungan menjadi luas dan rumit, namun tetap terwujud keteraturan karena bekerjanya hukum yang mewarnai sikap tindak atau perilaku masing2 individu dalam masyarakat secara biasa. Disini hukum bekerja mengatur sikap tindak warga masyarakat sedemikian rupa sehingga hukum terlihat sebagai sikap tindak yang tanpak di dalam pergaulan sehari2, ia merupakan suatu kebiasaan (Hukum kebiasaan).
1. Hukum dalam arti ketentuan penguasa
Disini hukum adalah perangkat-peraturan peraturan tertulis yang dibuat oleh pemerintah melalui badan-badan yang berwenang
2. Hukum dalam arti para petugas
Disini hukum adalah dibayangkan dalam wujud petugas yang berseragam dan bisa bertindak terhadap orang-orang yang melakukan tindakan-tindakan yang membahayakan warga masyarakat, seperti petugas Polisi patroli, Jaksa dan hakim dengan toganya. Disini hukum dilihat dalam arti wujud fisik yg ditampilkan dalam gambaran orang2 yang bertugas menegakkan hukum.
3. Hukum dalam arti sikap tindak
Yaitu hukum sebagai perilaku yang ajeg atau sikap tindak yang teratur. Hukum ini tidak nampak seperti dalam arti petugas yang patroli, yang memeriksa orang yang mencuri atau hakim yang mengadili, melainkan menghidup bersama dengan perilaku individu terhadap yang lain secara terbiasa dan senantiasa terasa wajar serta rasional. Dalam hal ini sering disebut hukum sebagai suatu kebiasaan (hukum kebiasaan). Contoh seorang mahasiswa “A” numpang sewa kamar kepada keluarga “Z”, ia tiap bulan bayar uang yg menjadi kewajibannya kepada “Z” sedangkan “Z” menerima haknya, disamping melakukan kewajibannya menyediakan segala sesuatu yang diperlukan “A”. Tiap pagi “A” ke kampus naik becak, tawar menawar, ia naik sampai ke tempat tujuan tanpa pikir ia membayarnya. Lama kelamaan “A” mengenal tukang becak dengan baik, maka untuk kuliah begitu melihat tukang becak segera naik tanpa pikir-pikir ia bayar, malahan kadang2 ia hanya berkata bayarnya nanti saja sekalian seminggu. Ini dilihat dari “A” dan masyarakat sekelilingnya dan apabila pengalaman2 semacam ini digabungkan maka hubungan menjadi luas dan rumit, namun tetap terwujud keteraturan karena bekerjanya hukum yang mewarnai sikap tindak atau perilaku masing2 individu dalam masyarakat secara biasa. Disini hukum bekerja mengatur sikap tindak warga masyarakat sedemikian rupa sehingga hukum terlihat sebagai sikap tindak yang tanpak di dalam pergaulan sehari2, ia merupakan suatu kebiasaan (Hukum kebiasaan).
4. Hukum dalam arti
sistem kaidah
adalah :
a. Suatu tata kaidah hukum yang merupakan sistem kaidah-kaidah secara hirarkis
b. Susunan kaidah-kaidah hukum yang sangat disederhanakan dari tingkat bawah ke atas meliputi :
- Kaidah-kaidah individual dari badan2 pelaksana hukum terutama pengadilan
- Kaidah-kaidah umum didalam UU hukum atau hukum kebiasaan
- Kaidah-kaidah konstitusi
c. Sahnya kaidah2 hukum dari golongan tingkat yang lebih rendah tergantung atau ditentukan oleh kaidah2 yang termasuk golongan tingkat yang lebih tinggi.
5. Hukum dalam arti jalinan nilai
Hukum dalam artian ini bertujuan mewujudkan keserasian dan kesinambungan antar faktor nilai obyektif dan subyektif dari hukum demi terwujudnya nilai-nilai keadilan dalam hubungan antara individu di tengah pergaulan hidupnya. Nilai objektif tsb misalnya ttg baik buruk, patut dan tidak patut (umum), sedangkan nilai subjektif memberikan keputusan bagi keadilan sesuai keadaan pada suatu tempat , waktu dan budaya masyarakat (khusus). Inilah yg perlu diserasikan antara kepentingan publik, kepentingan privat dan dengan kepentingan individu.
6. Hukum dalam arti tata hukum
Hukum disini adalah tata hukum atau kerapkali disebut sebagai hukum positif yaitu hukum yang berlaku disuatu tempat, pada saat tertentu (sekarang misalnya di Indonesia). Hukum positif tsb misalnya hukum publik (HTN, HAN, Pidana, internasional publik), hukum privat (perdata, dagang, dll)
7. Hukum dalam ilmu hukum
Disini hukum berarti ilmu tentang kaidah atau normwissenschaft atau sallenwissenschaft yaitu ilmu yang menelaah hukum sebagai kaidah atau sistem kaidah-kaidah, dengan dogmatik hukum dan sistematik hukum. Dalam arti ini hukum dilihatnya sebagai ilmu pengetahuan atau science yang merupakan karya manusia yang berusaha mencari kebenaran tentang sesuatu yang memiliki ciri-ciri, sistimatis, logis, empiris, metodis, umum dan akumulatif.
• Normwissenschaft adalah ilmu pengetahuan tentang kaidah/norma
• Sollenwissenschaft adalah ilmu pengetahuan tentang seharusnya.
adalah :
a. Suatu tata kaidah hukum yang merupakan sistem kaidah-kaidah secara hirarkis
b. Susunan kaidah-kaidah hukum yang sangat disederhanakan dari tingkat bawah ke atas meliputi :
- Kaidah-kaidah individual dari badan2 pelaksana hukum terutama pengadilan
- Kaidah-kaidah umum didalam UU hukum atau hukum kebiasaan
- Kaidah-kaidah konstitusi
c. Sahnya kaidah2 hukum dari golongan tingkat yang lebih rendah tergantung atau ditentukan oleh kaidah2 yang termasuk golongan tingkat yang lebih tinggi.
5. Hukum dalam arti jalinan nilai
Hukum dalam artian ini bertujuan mewujudkan keserasian dan kesinambungan antar faktor nilai obyektif dan subyektif dari hukum demi terwujudnya nilai-nilai keadilan dalam hubungan antara individu di tengah pergaulan hidupnya. Nilai objektif tsb misalnya ttg baik buruk, patut dan tidak patut (umum), sedangkan nilai subjektif memberikan keputusan bagi keadilan sesuai keadaan pada suatu tempat , waktu dan budaya masyarakat (khusus). Inilah yg perlu diserasikan antara kepentingan publik, kepentingan privat dan dengan kepentingan individu.
6. Hukum dalam arti tata hukum
Hukum disini adalah tata hukum atau kerapkali disebut sebagai hukum positif yaitu hukum yang berlaku disuatu tempat, pada saat tertentu (sekarang misalnya di Indonesia). Hukum positif tsb misalnya hukum publik (HTN, HAN, Pidana, internasional publik), hukum privat (perdata, dagang, dll)
7. Hukum dalam ilmu hukum
Disini hukum berarti ilmu tentang kaidah atau normwissenschaft atau sallenwissenschaft yaitu ilmu yang menelaah hukum sebagai kaidah atau sistem kaidah-kaidah, dengan dogmatik hukum dan sistematik hukum. Dalam arti ini hukum dilihatnya sebagai ilmu pengetahuan atau science yang merupakan karya manusia yang berusaha mencari kebenaran tentang sesuatu yang memiliki ciri-ciri, sistimatis, logis, empiris, metodis, umum dan akumulatif.
• Normwissenschaft adalah ilmu pengetahuan tentang kaidah/norma
• Sollenwissenschaft adalah ilmu pengetahuan tentang seharusnya.
8. Hukum dalam arti
disiplin hukum atau gejala sosial
Dalam hal ini hukum sebagai gejala dan kenyataan yang ada ditengah masyarakat. Secara umum disiplin hukum menyangkut ilmu hukum ((ilmu pengertian, ilmu kaidah dan ilmu kenyataan), politik hukum dan filsafat hukum (ketiganya akan dibicarakan dimuka).
Ilmu hukum adalah ilmu pengetahuan yang berusaha menelaah hukum. Ilmu hukum mencakup dan membicarakan segala hal yang berhubungan dengan hukum. Ilmu hukum objeknya hukum itu sendiri.
Politik hukum adalah mencakup kegiatan2 mencari dan memilih nilai2 dan menerapkan nilai2 tersebut bagi hukum dalam mencapai tujuannya.
Filsafat hukum adalah perenungan dan perumusan nilai2, juga mencakup penyesuaian nilai2, misalnya penyerasian antara ketertiban dengan ketentraman, antara kebendaan dengan keakhlakan dan antara kelanggengan dan pembaharuan.
Ilmu tentang pengertian hukum (begriffeissenschaft) yg dibahas adalah :
1. Masyarakat hukum
2. Subyek hukum
3. Objek hukum
4. Hubungan hukum (peristiwa hukum)
5. Hak dan kewajiban
Ilmu tentang kaidah (Normwiseenschaft) yg dibahas adalah
1. Perumusan norma/kaidah hukum
2. Apa yg dimaksud kaidah abstrak dan konkret
3. Isi dan sifat kaidah hukum
4. Esensialia kaidah hukum
5. Tugas dan kegunaan kaidah hukum
6. Pernyataan dan tanda pernyataan kaidah hukum
7. Penyimpangan terhadap kaidah hukum
8. Berlakunya kaidah hukum
Ilmu tentang kenyataan (taatsashenwissenschaft) hukum yang dibahasa adalah :
1. Sejarah hukum
2. Sosiologi hukum
3. Psikologi
4. Perbandingan hukum
5. Antropologi hukum
Nilai2 dasar hukum (Radbruch) :
1. Keadilan
2. Kemamfaatan/kegunaan
3. Kepastian hukum
Dalam hal ini hukum sebagai gejala dan kenyataan yang ada ditengah masyarakat. Secara umum disiplin hukum menyangkut ilmu hukum ((ilmu pengertian, ilmu kaidah dan ilmu kenyataan), politik hukum dan filsafat hukum (ketiganya akan dibicarakan dimuka).
Ilmu hukum adalah ilmu pengetahuan yang berusaha menelaah hukum. Ilmu hukum mencakup dan membicarakan segala hal yang berhubungan dengan hukum. Ilmu hukum objeknya hukum itu sendiri.
Politik hukum adalah mencakup kegiatan2 mencari dan memilih nilai2 dan menerapkan nilai2 tersebut bagi hukum dalam mencapai tujuannya.
Filsafat hukum adalah perenungan dan perumusan nilai2, juga mencakup penyesuaian nilai2, misalnya penyerasian antara ketertiban dengan ketentraman, antara kebendaan dengan keakhlakan dan antara kelanggengan dan pembaharuan.
Ilmu tentang pengertian hukum (begriffeissenschaft) yg dibahas adalah :
1. Masyarakat hukum
2. Subyek hukum
3. Objek hukum
4. Hubungan hukum (peristiwa hukum)
5. Hak dan kewajiban
Ilmu tentang kaidah (Normwiseenschaft) yg dibahas adalah
1. Perumusan norma/kaidah hukum
2. Apa yg dimaksud kaidah abstrak dan konkret
3. Isi dan sifat kaidah hukum
4. Esensialia kaidah hukum
5. Tugas dan kegunaan kaidah hukum
6. Pernyataan dan tanda pernyataan kaidah hukum
7. Penyimpangan terhadap kaidah hukum
8. Berlakunya kaidah hukum
Ilmu tentang kenyataan (taatsashenwissenschaft) hukum yang dibahasa adalah :
1. Sejarah hukum
2. Sosiologi hukum
3. Psikologi
4. Perbandingan hukum
5. Antropologi hukum
Nilai2 dasar hukum (Radbruch) :
1. Keadilan
2. Kemamfaatan/kegunaan
3. Kepastian hukum
B. Berbagai Definisi
Hukum :
Begitu banyak definisi
hukum dikemukakan oleh ilmuan hukum yang tentu saja sangat berguna dalam hal
berikut :
1.
Berguna
sebagai pegangan awal bagi orang yang ingin mempelajari hukum, khususnya bagi
kalangan pemula.
2.
Berguna
bagi kalangan yang ingin lebih jauh memperdalam teori hukum, ilmu hukum,
filsafat hukum dan sebagainya.
Arnold (Achmad Ali, 1996
: 27) salah seorang sosiolog, mengakui bahwa dalam kenyataan hukum memang tidak
akan pernah dapat didefinisikan secara lengkap, jelas dan tegas. Sehingga
sampai sekarang ini tidaka da kesepakatan bersama tentang definisi hukum. Namun
Arnold juga menyadari bahwa bagaimanapun para juris tetap akan terus berjuang
mencari bagaimana hukum didefinisikan sebab definisi hukum merupakan
bagian yang substansial dalam meberi arti keberadaan hukum sebagai ilmu. Hukum
juga merupakan sesuatu yang rasional dan dimungkinkan untuk dibuatkan definisi
sebagai penghormatan para juris terhadap eksistensi hukum.
Sebagai pegangan bagi
mahasiswa atau bagi orang yang baru belajar hukum, perlu ada definisi hukum
sebagai pegangan dalam mencoba mengetahui dan memahami hukum baik secara
praktis maupun secara formil
Berikut beberapa
definisi hukum yang dikemukakan para ahli hukum (juris) berdasarkan aliran atau
paham yang dianutnya :
1. Van Apeldoorn, hukum itu banyak seginya dan demikian luasnya sehingga tidak
mungkin menyatakanya dalam (satu) rumusan yang memuaskan.
2. I Kisch, oleh karena hukum itu tidak dapat ditangkap oleh panca indera
maka sukarlah untuk membuat definisi tentang hukum yang memuaskan.
3. Lemaire, hukum yang banyak seginya dan meliputi segala macam hal itu
menyebabkan tak mungkin orang membuat suatu definisi apapun hukum itu
sebenarnya.
4. Grotius, hukum adalah aturan-aturan tingkah laku yang dibuat menjadi
kewajiban melalui sanksi-sanksi yang djatuhkan terhadap setiap pelanggaran dan
kejahatan melalui suatu otoritas pengendalian.
5. Aristoteles, hukum adalah sesuatu yang berbeda daripada sekadar mengatur dan
mengekpresikan bentuk dari kontitusi dan hukum berfungsi untuk mengatur tingkah
laku hakim dan putusannya di pengadilan untk menjatuhkan hukuman terhadap
pelangggar.
6. Schapera, hukum adalah setiap aturan tingkah laku yang mungkin
diselenggarakan oleh pengadilan.
7. Paul
Bohannan, hukum adalah merupakan
himpunan kewajiban yang telah dilembagakan kembali dalam pranata hukum.
8. Pospisil, hukum adalah aturan-aturan tingkah laku yang dibuat menjadi
kewajiban melalui sanksi-sanksi yang dijatuhkan terhadap setiap pelanggaran dan
kejahatan melalui suatuotoritas pengendalian.
9. Karl von
savigny, hukum adalah aturan yang
tebentuk melalui kebiasaan dan perasaan kerakyatan, yaitu melalui pengoperasian
kekuasaan secara diam-diam. Hukum berakar pada sejarah manusia, dimana akarnya
dihidupkan oleh kesadaran, keyakinan dan kebiasaan warga masyarakat.
10. Marxist, hukum adalah suatu pencerminan dari hubungan umum ekonomis dalam
masyarakat pada suatu tahap perkembangan tertentu.
11. John
Austin, melihat hukum sebagai
perangkat perintah, baik langsung maupun tidak langsung dari pihak yang
berkuasa kepada warga rakyatnya yang merupakan masyarakat politik yang
independen, dimana otoritasnya (pihak yang berkuasa) meruipakan otoritas
tertinggi.
Kelemahan pandangan John
Austin sebagai berikut :
1. Hukum dilihat
semata-mata sebagai kaidah bersanksi yang dibuat dan diberlakukan oleh negara,
padahal di dalam kenyataannya kaidah tersebut belum tentu berlaku.
2. Undang-undang yang
dibuat oleh negara, hanya salah satu sumber-sumber hukum
3. Hanya warga
masyarakat yang dilihat sebagai subjek hukum, padahal dalam kenyataannya
dikenal pula adanya hukum tata negara, hukum administrasi negara, dsb.
12. Hans
Kelsen, hukum adalah suatu
perintah terhadap tingkah laku manusia. Hukum adalah kaidah primer yang
menetapkan sanksi-sanksi. 13 Paul 13. Scholten, hukum
adalah suatu petunjuk tentang apa yang layak dilakukan dan apa yang tidak layak
untuk dilakukan yang bersifat perintah.
14. van Kan, hukum adalah keseluruhan aturan hidup yang bersifat memaksa untuk
melindungi kepentingan manusia di dalam masyarakat.
15. Eugen Ehrlich
(Jerman), sesuatu yang berkaitan
denagan fungsi kemasyarakatan dan memandang sumber hukum hanya dari legal
history and jurisprudence dan living law (hukum yang hidup didalam
masyarakat).
16. Bellefroid, hukum adalah kaidah hukum yang berlaku dimasyarakat yang mengatur
tata tertib masyarakat dan didasarkan atas kekuasaan yang ada di dalam
masyarakat.
17. Holmes
(HakimAmerika Serikat), hukum adalah apa yang
dikerjakan dan diputuskan oleh pengadilan.
18. Salmond, hukum adalah kumpulan-kumpulan asas-asas yang diakui dan
diterapkan oleh negara di dalam pengadilan.
19. Roscoe
Pound, hukum itu dibedakan
dalam arti :
1. Hukum dalam arti
sebagai tata hukum, mempunyai pokok bahasan :
- hubungan antara
manusia denagan individu lainnya
- tingkah laku para
individu yang mempengaruhi individu lainnya.
2. Hukum dalam arti
kumpulan dasar-dasar kewenangan dari putusan-putusan pengadilan dan tindakan
administrasi. Pandangan Roscoe Pound tergolong dalam aliran sosiologis dan
realis.
20. Liwellyn, hukum adalah apa yang diputuskan oleh seorang hakim tentang suatu
persengketaan adalah hukum itu sendiri.
21. Drs. E.
Utrecht, SH, Hukum adalah himpunan
peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus
tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu.
22. SM. Amin,
SH, Hukum adalah kumpulan
peraturan-peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi-sanksi.
23. J.C.T.
Simorangkir, SH & Woerjono Sastroparnoto, Hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang
menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh
badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan
tadi berakibat diambilnya tindakan yaitu hukuman tertentu
24. M.H. Tirtaatmidjaja,
SH
Hukum adalah semua
aturan (norma yang harus diturut dalam tingkah laku tindakan-tindakan dalam
pergaulan hidup dengan ancaman mesti mengganti kerugian —- jika melanggar
aturan-aturan itu akan membahayakan diri sendiri atau harta, umpamanya orang
akan kehilangan kemerdekaannya, di denda dsb.
25. Van Vollenhoven (Het adatrecht van
Nederlandsche Indie), Hukum adalah suatu gejala dalam pergaulan hidup yang
bergejolak terus menerus dalam keadaan bentur membentur tanpa henti-hentinya
dengan gejala lainnya.
26. Wirjono
Prodjodikoro, hukum adalah rangkaian
peraturan2 mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota suatu masyarakat.
27. Soerojo
Wignjodipoero, hukum adalah himpunan
peraturan2 hidup yang bersifat memaksa, berisikan suatu perintah, larangan atau
perizinan untuk bebruat tidak bebruat sesuatu serta dengan maksud untuk
mengatur tata tertib dalam kehidupan masyarakat.
C. Isi kaidah hukum :
Ditinjau dari segi
isinya kaidah hukum dapat dibagi menjadi tiga :
1. Berisi tentang perintah, artinya kaidah hukum tersebut mau tidak mau harus dijalankan atau ditaati, misalnya ketentuan syarat sahnya suatu perkawinan, ketentuan wajib pajak dsb.
2. Berisi larangan, yaitu ketentuan yang menghendaki suatu perbuatan tidak boleh dilakukan misalnya dilarang mengambil barang milik orang lain, dilarang bersetubuh dengan wanita yang belum dinikahi secara sah dsb.
3. Berisi perkenan, yaitu ketentuan yang tidak mengandung perintah dan larangan melainkan suatu pilihan boleh digunakan atau tidak, namun bila digunakan akan mengikat bagi yang menggunakannya, misalnya mengenai perjanjian perkawinan, pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan. Ketentuan ini boleh dilakukan boleh juga tidak dilaksanakan.
1. Berisi tentang perintah, artinya kaidah hukum tersebut mau tidak mau harus dijalankan atau ditaati, misalnya ketentuan syarat sahnya suatu perkawinan, ketentuan wajib pajak dsb.
2. Berisi larangan, yaitu ketentuan yang menghendaki suatu perbuatan tidak boleh dilakukan misalnya dilarang mengambil barang milik orang lain, dilarang bersetubuh dengan wanita yang belum dinikahi secara sah dsb.
3. Berisi perkenan, yaitu ketentuan yang tidak mengandung perintah dan larangan melainkan suatu pilihan boleh digunakan atau tidak, namun bila digunakan akan mengikat bagi yang menggunakannya, misalnya mengenai perjanjian perkawinan, pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan. Ketentuan ini boleh dilakukan boleh juga tidak dilaksanakan.
Unsur-unsur kaidah hukum
:
Dari beberapa perumusan tentang hukum yang diberikan para sarjana hukum Indonesia diatas, dapatlah disimpulkan bahwa kaidah hukum itu meliputi beberapa unsur yaitu :
a. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat
b. Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib
c. Peraturan itu bersifat memaksa
d. Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas
Dari beberapa perumusan tentang hukum yang diberikan para sarjana hukum Indonesia diatas, dapatlah disimpulkan bahwa kaidah hukum itu meliputi beberapa unsur yaitu :
a. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat
b. Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib
c. Peraturan itu bersifat memaksa
d. Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas
BAB IV
TUJUAN, FUNGSI DAN SUMBER-SUMBER HUKUM
A. Tujuan hukum menurut
teori
1. Teori
etis (etische theorie)
Teori ini mengajarkan
bahwa hukum bertujuan semata-mata untuk mencapai keadilan. Menurut teori ini,
isi hukum semata-mata harus ditentukan oleh kesadaran etis kita mengenai apa
yang adil dan apa yang tidak adil. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh
Aristoteles filsuf Yunani dalam bukunya Ethica Nicomachea dan Rhetorica yang
menyatakan ”hukum mempunyai tugas yang suci yaitu memberi kepada setiap
orang yang berhak menerimanya”. Selanjutnya Aristoteles membagi
keadilan dalam 2 jenis, yaitu :
1.
Keadilan
distributif, yaitu keadilan yang memberikan kepada setiap orang jatah menurut
jasanya. Artinya, keadilan ini tidak menuntut supaya setiap orang mendapat
bagian yang sama banyaknya atau bukan persamaannya, melainkan kesebandingan
berdasarkan prestasi dan jasa seseorang.
2.
Keadilan
komutatif, yaitu keadilan yang memberikan kepada setiap orang jatah yang sama
banyaknya tanpa mengingat jasa masing-masing. Artinya hukum menuntut adanya
suatu persamaan dalam memperoleh prestasi atau sesuatu hal tanpa memperhitungkan
jasa masing-masing.
Keadilan menurut
Aristoteles bukan berarti penyamarataan atau tiap-tiap orang memperoleh bagian
yg sama.
2. Teori
utilitas (utiliteis theorie)
Menurut teori ini,
tujuan hukum ialah menjamin adanya kemamfaatan atau kebahagiaan
sebanyak-banyaknya pada orang sebanyak-banyaknya. Pencetus teori ini adalah
Jeremy Betham. Dalam bukunya yang berjudul “introduction to the morals
and legislation”berpendapat bahwa hukum bertujuan untuk mewujudkan
semata-mata apa yang berfaedah/mamfaat bagi orang.
Apa yang dirumuskan oleh
Betham tersebut diatas hanyalah memperhatikan hal-hal yang berfaedah dan tidak
mempertimbangkan tentang hal-hal yang konkrit. Sulit bagi kita untuk menerima
anggapan Betham ini sebagaimana yang telah dikemukakan diatas, bahwa apa yang
berfaedah itu belum tentu memenuhi nilai keadilan atau dengan kata lain apabila
yang berfaedah lebih ditonjolkan maka dia akan menggeser nilai keadilan
kesamping, dan jika kepastian oleh karena hukum merupakan tujuan utama dari
hukum itu, hal ini akan menggeser nilai kegunaan atau faedah dan nilai
keadilan.
3. Teori campuran
Teori ini dikemukakan
oleh Muckhtar Kusmaatmadja bahwa tujuan pokok dan pertama dari hukum adalah
ketertiban. Di samping itu tujuan lain dari hukum adalah tercapainya keadilan
yang berbeda-beda isi dan ukurannya menurut masyarakat dan zamannya.
4.Teori
normatif-dogmatif, tujuan hukum adalah semata-mata untuk menciptakan
kepastian hukum (John Austin dan van Kan). Arti kepastian hukum disini adalah
adanya melegalkan kepastian hak dan kewajiban.
Van Kan berpendapat
tujuan hukum adalah menjaga setiap kepentingan manusia agar tidak diganggu dan
terjaminnya kepastiannya.
5. Teori Peace
(damai sejahtera)
Menurut teori ini dalam
keadaan damai sejahtera (peace) terdapat kelimpahan, yang kuat tidak menindas
yang lemah, yang berhak benar-benar mendapatkan haknya dan adanya perlindungan
bagi rakyat. Hukum harus dapat menciptakan damai dan sejahtera bukan sekedar
ketertiban.
B. Tujuan hukum menurut
pendapat ahli :
1. Purnadi dan Soejono Soekanto, tujuan hukum adalah kedamaian hidup antar pribadi yang meliputi ketertiban ekstern antar pribadi dan ketenangan intern pribadi
2. van Apeldoorn, tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup manusia secara damai. Hukum menghendaki perdamaian. Perdamain diantara manusia dipertahankan oleh hukum dengan melindungi kepentingan-kepentingan hukum manusia tertentu, kehormatan, kemerdekaan, jiwa, harta benda terhadap pihak yg merugikan.
3. R. Soebekti, tujuan hukum adalah bahwa hukum itu mengabdi kepada tujuan negara yaitu mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan para rakyatnya. Hukum melayani tujuan negara tersebut dengan menyelenggarakan “keadilan” dan “ketertiban”.
4.Aristoteles, hukum mempunyai tugas yang suci yaitu memberi kepada setiap orang yang ia berhak menerimanya. Anggapan ini berdasarkan etika dan berpendapat bahwa hukum bertugas hanya membuat adanya keadilan saja.
5. SM. Amin, SH tujuan hukum adalah mengadakan ketertiban dalam pergaulan manusia, sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara.
1. Purnadi dan Soejono Soekanto, tujuan hukum adalah kedamaian hidup antar pribadi yang meliputi ketertiban ekstern antar pribadi dan ketenangan intern pribadi
2. van Apeldoorn, tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup manusia secara damai. Hukum menghendaki perdamaian. Perdamain diantara manusia dipertahankan oleh hukum dengan melindungi kepentingan-kepentingan hukum manusia tertentu, kehormatan, kemerdekaan, jiwa, harta benda terhadap pihak yg merugikan.
3. R. Soebekti, tujuan hukum adalah bahwa hukum itu mengabdi kepada tujuan negara yaitu mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan para rakyatnya. Hukum melayani tujuan negara tersebut dengan menyelenggarakan “keadilan” dan “ketertiban”.
4.Aristoteles, hukum mempunyai tugas yang suci yaitu memberi kepada setiap orang yang ia berhak menerimanya. Anggapan ini berdasarkan etika dan berpendapat bahwa hukum bertugas hanya membuat adanya keadilan saja.
5. SM. Amin, SH tujuan hukum adalah mengadakan ketertiban dalam pergaulan manusia, sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara.
6.Soejono Dirdjosisworo,
tujuan hukum adalah melindungi individu dalam hubngannya dengan masyarakat,
sehingga dengan demikian dapat diiharapkan terwujudnya keadaan aman, tertib dan
adil
7. Roscoe
Pound, hukum bertujuan untuk merekayasa masyarakat artinya hukum sebagai
alat perubahan sosial (as a tool of social engeneering), Intinya
adalah hukum disini sebagai sarana atau alat untuk mengubah masyarakat ke arah
yang lebih baik, baik secara pribadi maupun dalam hidup masyarakat.
8.Bellefroid, tujuan
hukum adalah menambah kesejahteraan umum atau kepentingan umum yaitu
kesejahteraan atau kepentingan semua anggota2 suatu masyarakat.
9.Van Kant, hukum bertujuan menjaga kepentingan tiap2 manusia supaya kepentingan itu tidak dapat diganggu
10.Suharjo (mantan menteri kehakiman), tujuan hukum adalah untuk mengayomi manusia baik secara aktif maupun secara pasif. Secara aktif dimaksudkan sebagai upaya untuk menciptakan suatu kondisi kemasyarakatan yang manusia dalam proses yang berlangsung secara wajar. Sedangkan yang dimaksud secara pasif adalah mengupayakan pencegahan atas upaya yang sewenang-wenang dan penyalahgunaan hak secara tidak adil.
Usaha mewujudkan pengayoman ini termasuk di dalamnya diantaranya :
- mewujudkan ketertiban dan keteraturan
- mewujudkan kedamaian sejati
- mewujudkan keadilan bagi seluruh masyarakat
- mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat
9.Van Kant, hukum bertujuan menjaga kepentingan tiap2 manusia supaya kepentingan itu tidak dapat diganggu
10.Suharjo (mantan menteri kehakiman), tujuan hukum adalah untuk mengayomi manusia baik secara aktif maupun secara pasif. Secara aktif dimaksudkan sebagai upaya untuk menciptakan suatu kondisi kemasyarakatan yang manusia dalam proses yang berlangsung secara wajar. Sedangkan yang dimaksud secara pasif adalah mengupayakan pencegahan atas upaya yang sewenang-wenang dan penyalahgunaan hak secara tidak adil.
Usaha mewujudkan pengayoman ini termasuk di dalamnya diantaranya :
- mewujudkan ketertiban dan keteraturan
- mewujudkan kedamaian sejati
- mewujudkan keadilan bagi seluruh masyarakat
- mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat
Kesimpulan Tujuan Hukum
:
1. Tujuan hukum itu sebenarnya menghendaki adanya keseimbangan kepentingan, ketertiban, keadilan, ketentraman, kebahagiaan,damani sejahtera setiap manusia.
2. Dengan demikian jelas bahwa yang dikehendaki oleh hukum adalah agar kepentingan setiap orang baik secara individual maupun kelompok tidak diganggu oleh orang atau kelompok lain yang selalu menonjolkan kepentingan pribadinya atau kepentingan kelompoknya.
3. Inti tujuan hukum adalah agar tercipta kebenaran dan keadilan
1. Tujuan hukum itu sebenarnya menghendaki adanya keseimbangan kepentingan, ketertiban, keadilan, ketentraman, kebahagiaan,damani sejahtera setiap manusia.
2. Dengan demikian jelas bahwa yang dikehendaki oleh hukum adalah agar kepentingan setiap orang baik secara individual maupun kelompok tidak diganggu oleh orang atau kelompok lain yang selalu menonjolkan kepentingan pribadinya atau kepentingan kelompoknya.
3. Inti tujuan hukum adalah agar tercipta kebenaran dan keadilan
C. Fungsi Hukum
1. Hukum berfungsi sebagai alat ketertiban dan keteraturan masyarakat. Hukum sbg petunjuk bertingkah laku untuk itu masyarakat harus menyadari adanya perintah dan larangan dalam hukum sehingga fungsi hukum sebagai alat ketertiban masyarakat dapat direalisir.
2. Hukum sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir batin. Hukum yg bersifat mengikat, memaksa dan dipaksakan oleh alat negara yang berwenang membuat orang takut untuk melakukan pelanggaran karena ada ancaman hukumanya (penjara, dll) dan dapat diterapkan kepada siapa saja. Dengan demikian keadilan akan tercapai.
3. Hukum berfungsi sebagai alat penggerak pembangunan karena ia mempunyai daya mengikat dan memaksa dapat dimamfaatkan sebagai alat otoritas untuk mengarahkan masyarakat ke arah yg maju.
4. Hukum berfungsi sebagai alat kritik. Fungsi ini berarti bahwa hukum tidak hanya mengawasi masyarakat semata-mata tetapi berperan juga untuk mengawasi pejabat pemerintah, para penegak hukum, maupun aparatur pengawasan sendiri. Dengan demikian semuanya harus bertingkah laku menurut ketentuan yg berlaku dan masyarakt pun akan merasakan keadilan.
5. Hukum berfungsi sebagai sarana untuk menyelesaikan pertingkaian. Contoh kasus tanah.
1. Hukum berfungsi sebagai alat ketertiban dan keteraturan masyarakat. Hukum sbg petunjuk bertingkah laku untuk itu masyarakat harus menyadari adanya perintah dan larangan dalam hukum sehingga fungsi hukum sebagai alat ketertiban masyarakat dapat direalisir.
2. Hukum sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir batin. Hukum yg bersifat mengikat, memaksa dan dipaksakan oleh alat negara yang berwenang membuat orang takut untuk melakukan pelanggaran karena ada ancaman hukumanya (penjara, dll) dan dapat diterapkan kepada siapa saja. Dengan demikian keadilan akan tercapai.
3. Hukum berfungsi sebagai alat penggerak pembangunan karena ia mempunyai daya mengikat dan memaksa dapat dimamfaatkan sebagai alat otoritas untuk mengarahkan masyarakat ke arah yg maju.
4. Hukum berfungsi sebagai alat kritik. Fungsi ini berarti bahwa hukum tidak hanya mengawasi masyarakat semata-mata tetapi berperan juga untuk mengawasi pejabat pemerintah, para penegak hukum, maupun aparatur pengawasan sendiri. Dengan demikian semuanya harus bertingkah laku menurut ketentuan yg berlaku dan masyarakt pun akan merasakan keadilan.
5. Hukum berfungsi sebagai sarana untuk menyelesaikan pertingkaian. Contoh kasus tanah.
D. Sumber-sumber hukum :
1.Pengertian sumber hukum
Sumber hukum adalah segala apa saja (sesuatu) yang menimbulkan aturan-aturan yg mempunyai kekuatan mengikat dan bersifat memaksa, yakni aturan-aturan yang kalau dilanggar mengakibatkan sanksi yang tegas dan nyata bagi pelanggarnya.
Yang dimaksud dengan segala apa saja (sesuatu) yakni faktor-faktor yang berpengaruh terhadap timbulnya hukum, faktor-faktor yang merupakan sumber kekuatan berlakunya hukum secara formal, darimana hukum itu dapat ditemukan. dsb.
Kansil , SH sumber hukum adalah segala apa saja yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa yakni aturan2 yang kalau dilanggar mengakibatkan sanksi yang tegas dan nyata.
Meskipun pengertian sumber hukum dipahami secara beragam, sejalan dengan pendekatan yang digunakan dan sesuaio dengan latar belakang dan pendidikannya, secara umum dapat disebutkan bahwa sumber hukum dipakai orang dalam dua arti. Arti yang pertama untuk menjawab pertanyaan “mengapa hukum itu mengikat ?” Pertanyaan ini bisa juga dirumuskan “apa sumber (kekuatan) hukum hingga mengikat atau dipatuhi manusia”. Pengertian sumber dalam arti ini dinamakan sumbe hukum dalam arti materiil. Kata sumber juga dipakai dalam arti lain, yaitu menjawab pertanyaan “dimanakah kita dapatkan atau temukakan aturan-aturan hukum yanmg mengatur kehidupan kita itu ?” Sumber dalam arti kata ini dinamakan sumber hukum dalam arti formal”. Secara sederhana, sumbe rhukum adalah segala ssuatu yangd apat menimbulkan aturan hukum serta tempat ditemukakannya aturan-aturan hukum.
1.Pengertian sumber hukum
Sumber hukum adalah segala apa saja (sesuatu) yang menimbulkan aturan-aturan yg mempunyai kekuatan mengikat dan bersifat memaksa, yakni aturan-aturan yang kalau dilanggar mengakibatkan sanksi yang tegas dan nyata bagi pelanggarnya.
Yang dimaksud dengan segala apa saja (sesuatu) yakni faktor-faktor yang berpengaruh terhadap timbulnya hukum, faktor-faktor yang merupakan sumber kekuatan berlakunya hukum secara formal, darimana hukum itu dapat ditemukan. dsb.
Kansil , SH sumber hukum adalah segala apa saja yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa yakni aturan2 yang kalau dilanggar mengakibatkan sanksi yang tegas dan nyata.
Meskipun pengertian sumber hukum dipahami secara beragam, sejalan dengan pendekatan yang digunakan dan sesuaio dengan latar belakang dan pendidikannya, secara umum dapat disebutkan bahwa sumber hukum dipakai orang dalam dua arti. Arti yang pertama untuk menjawab pertanyaan “mengapa hukum itu mengikat ?” Pertanyaan ini bisa juga dirumuskan “apa sumber (kekuatan) hukum hingga mengikat atau dipatuhi manusia”. Pengertian sumber dalam arti ini dinamakan sumbe hukum dalam arti materiil. Kata sumber juga dipakai dalam arti lain, yaitu menjawab pertanyaan “dimanakah kita dapatkan atau temukakan aturan-aturan hukum yanmg mengatur kehidupan kita itu ?” Sumber dalam arti kata ini dinamakan sumber hukum dalam arti formal”. Secara sederhana, sumbe rhukum adalah segala ssuatu yangd apat menimbulkan aturan hukum serta tempat ditemukakannya aturan-aturan hukum.
2. Macam-macam sumber
hukum
Sebagaimana diuraikan diatas ada 2 sumber hukum yatu sumber hukum dalam arti materil dan formil.
a. Sumber hukum materiil
Sumber hukum materiil adalah faktor yg turut serta menentukan isi hukum. Dapat ditinjau dari berbagai sudut misalnya sudut ekonomi, sejarah, sosiologi, filsafat, agama, dll. Dalam kata lain sumber hukum materil adalah faktor-faktor masyarakat yang mempengaruhi pembentukan hukum (pengaruh terhadap pembuat UU, pengaruh terhadap keputusan hakim, dsb). Atau faktor yang ikut mempengaruhi materi (isi) dari aturan-aturan hukum, atau tempat darimana materi hukum tiu diambil. Sumber hukum materil ini merupakan faktor yang membantu pembentukan hukum.
Faktor tersebut adalah faktor idiil dan faktor kemasyarakatan.
Faktor idiil adalah patokan-patokan yang tetap mengenai keadilan yang harus ditaati oleh para pembentuk UU ataupun para pembentuk hukum yang lain dalam melaksanakan tugasnya.
Faktor kemasyarakatan adalah hal-hal yang benar-benar hidup dalam masyarakat dan tunduk pada aturan-aturan yang berlaku sebagai petunjuk hidup masyarakat yang bersangkutan. Contohnya struktur ekonomi, kebiasaan, adat istiadat, dll
Dalam berbagai kepustakan hukum ditemukan bahwa sumber hukum materil itu terdiri dari tiga jenis yaitu (van Apeldoorn) :
1) sumber hukum historis (rechtsbron in historischezin) yaitu tempat kita dapat menemukan hukumnya dalam sejarah atau dari segi historis. Sumber hukum ini dibagi menjadi :
a) Sumber hukum yg merupakan tempat dapat ditemukan atau dikenal hukum secara historis : dokumen-dokumen kuno, lontar, dll.
b) Sumber hukum yg merupakan tempat pembentuk UU mengambil hukumnya.
2) sumber hukum sosiologis (rechtsbron in sociologischezin) yaitu Sumber hukum dalam arti sosiologis yaitu merupakan faktor-faktor yang menentukan isi hukum positif, seperti misalnya keadaan agama, pandangan agama, kebudayaan dsb.
3) sumber hukum filosofis (rechtsbron in filosofischezin) sumber hukum ini dibagi lebih lanjut menjadi dua :
a) Sumber isi hukum; disini dinyatakan isi hukum asalnya darimana.
Ada tiga pandangan yang mencoba menjawab pertanyaan ini yaitu :
- pandangan theocratis, menurut pandangan ini hukum berasal dari Tuhan
- pandangan hukum kodrat; menurut pandangan ini isi hukum berasal dari akal manusia
- pandangan mazhab hostoris; menurut pandangan isi hukum berasal dari kesadaran hukum.
b). Sumber kekuatan mengikat dari hukum yaitu mengapa hukum mempuyai kekuatan mengikat, mengapa kita tunduk pada hukum
Sebagaimana diuraikan diatas ada 2 sumber hukum yatu sumber hukum dalam arti materil dan formil.
a. Sumber hukum materiil
Sumber hukum materiil adalah faktor yg turut serta menentukan isi hukum. Dapat ditinjau dari berbagai sudut misalnya sudut ekonomi, sejarah, sosiologi, filsafat, agama, dll. Dalam kata lain sumber hukum materil adalah faktor-faktor masyarakat yang mempengaruhi pembentukan hukum (pengaruh terhadap pembuat UU, pengaruh terhadap keputusan hakim, dsb). Atau faktor yang ikut mempengaruhi materi (isi) dari aturan-aturan hukum, atau tempat darimana materi hukum tiu diambil. Sumber hukum materil ini merupakan faktor yang membantu pembentukan hukum.
Faktor tersebut adalah faktor idiil dan faktor kemasyarakatan.
Faktor idiil adalah patokan-patokan yang tetap mengenai keadilan yang harus ditaati oleh para pembentuk UU ataupun para pembentuk hukum yang lain dalam melaksanakan tugasnya.
Faktor kemasyarakatan adalah hal-hal yang benar-benar hidup dalam masyarakat dan tunduk pada aturan-aturan yang berlaku sebagai petunjuk hidup masyarakat yang bersangkutan. Contohnya struktur ekonomi, kebiasaan, adat istiadat, dll
Dalam berbagai kepustakan hukum ditemukan bahwa sumber hukum materil itu terdiri dari tiga jenis yaitu (van Apeldoorn) :
1) sumber hukum historis (rechtsbron in historischezin) yaitu tempat kita dapat menemukan hukumnya dalam sejarah atau dari segi historis. Sumber hukum ini dibagi menjadi :
a) Sumber hukum yg merupakan tempat dapat ditemukan atau dikenal hukum secara historis : dokumen-dokumen kuno, lontar, dll.
b) Sumber hukum yg merupakan tempat pembentuk UU mengambil hukumnya.
2) sumber hukum sosiologis (rechtsbron in sociologischezin) yaitu Sumber hukum dalam arti sosiologis yaitu merupakan faktor-faktor yang menentukan isi hukum positif, seperti misalnya keadaan agama, pandangan agama, kebudayaan dsb.
3) sumber hukum filosofis (rechtsbron in filosofischezin) sumber hukum ini dibagi lebih lanjut menjadi dua :
a) Sumber isi hukum; disini dinyatakan isi hukum asalnya darimana.
Ada tiga pandangan yang mencoba menjawab pertanyaan ini yaitu :
- pandangan theocratis, menurut pandangan ini hukum berasal dari Tuhan
- pandangan hukum kodrat; menurut pandangan ini isi hukum berasal dari akal manusia
- pandangan mazhab hostoris; menurut pandangan isi hukum berasal dari kesadaran hukum.
b). Sumber kekuatan mengikat dari hukum yaitu mengapa hukum mempuyai kekuatan mengikat, mengapa kita tunduk pada hukum
b. Sumber hukum formal
Sumber hukum formal adalah sumber hukum dengan bentuk tertentu yang merupakan dasar berlakunya hukum secara formal. Jadi sumber hukum formal merupakan dasar kekuatan mengikatnya peraturan-peraturan agar ditaati oleh masyarakat maupun oleh penegak hukum.
Apa beda antara undang-undang dengan peraturan perundang-undangan ? Undang-undang dibuat oleh DPR persetujuan presiden, sedangkan peraturan perundang-undangan dibuat berdasarkan wewenang masing-masing pembuatnya, seperti PP, dll atau
Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum (Pasal 1 ayat 2 UU No. 10 tahun 2004)
Sumber hukum formal adalah sumber hukum dengan bentuk tertentu yang merupakan dasar berlakunya hukum secara formal. Jadi sumber hukum formal merupakan dasar kekuatan mengikatnya peraturan-peraturan agar ditaati oleh masyarakat maupun oleh penegak hukum.
Apa beda antara undang-undang dengan peraturan perundang-undangan ? Undang-undang dibuat oleh DPR persetujuan presiden, sedangkan peraturan perundang-undangan dibuat berdasarkan wewenang masing-masing pembuatnya, seperti PP, dll atau
Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum (Pasal 1 ayat 2 UU No. 10 tahun 2004)
Macam-macam sumber hukum
formal :
A. Undang-undang, yaitu suatu
peraturan negara yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat diadakan dan
dipelihara oleh penguasa negara
Menurut Buys,
Undang-Undang itu mempunyai 2 arti :
·
Dalam
arti formil, yaitu setiap keputusan pemerintah yang merupakan UU karena cara
pembuatannya (misalnya, dibuat oleh pemerintah bersama-sama dengan parlemen)
·
Dalam
arti material, yaitu setiap keputusan pemerintah yang menurut isinya mengikat
setiap penduduk.
Menurut UU No. 10 tahun
2004 yang dimaksud dengan UU adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk
oleh DPR dengan persetujuan bersama Presiden (pasal 1 angka 3)
Syarat berlakunya ialah diundangkannya dalam lembaran negara (LN = staatsblad)
dulu oleh Menteri/Sekretaris negara. Sekarang oleh Menkuhham (UU No. 10 tahun
2004). Tujuannya agar setiap orang dapat mengetahui UU tersebut (fictie=setiap
orang dianggap tahu akan UU = iedereen wordt geacht de wet te kennen,
nemo ius ignorare consetur= in dubio proreo, latin).
Konsekuensinya adalah
ketika seseorang melanggar ketentuan hukum tidak boleh beralasan bahwa
ketentuan hukum itu tidak diketahuinya. Artinya apabila suatu ketentuan
perundang-undangan itu sudah diberlakukan (diundangkan) maka dianggap
(difiksikan) bahwa semua orang telah mengetahuinya dan untuk itu harus ditaati.
Berakhirnya/tidak
berlaku lagi jika :
a. Jangka waktu berlakunya telah ditentukan UU itu sudah lampau
b. Keadaan atau hal untuk mana UU itu diadakan sudah tidak ada lagi .
c. UU itu dengan tegas dicabut oleh instansi yang membuat atau instansi yang lebih tinggi.
d. Telah ada UU yang baru yang isinya bertentangan atau berlainan dgn UU yg dulu berlaku.
a. Jangka waktu berlakunya telah ditentukan UU itu sudah lampau
b. Keadaan atau hal untuk mana UU itu diadakan sudah tidak ada lagi .
c. UU itu dengan tegas dicabut oleh instansi yang membuat atau instansi yang lebih tinggi.
d. Telah ada UU yang baru yang isinya bertentangan atau berlainan dgn UU yg dulu berlaku.
Lembaran negara (LN) dan
berita negara :
LN adalah suatu lembaran (kertas) tempat mengundangkan (mengumumkan) semua peraturan negara dan pemerintah agar sah berlaku. Penjelasan daripada suatu UU dimuat dlm tambahan LN, yg mempunyai nomor urut. LN diterbitkan oleh Menteri sekretaris negara, yg disebut dgn tahun penerbitannya dan nomor berurut, misalnya L.N tahun 1962 No. 1 (L.N.1962/1)
Berita negara adalah suatu penerbitan resmi sekretariat negara yg memuat hal-hal yang berhubungan dengan peraturan-peraturan negara dan pemerintah dan memuat surat-surat yang dianggap perlu seperti : Akta pendirian PT, nama orang-orang yang dinaturalisasi menjadi WNI, dll,
Catatan : Jika berkaitan dengan peraturan daerah diatur dalam lembaran daerah
LN adalah suatu lembaran (kertas) tempat mengundangkan (mengumumkan) semua peraturan negara dan pemerintah agar sah berlaku. Penjelasan daripada suatu UU dimuat dlm tambahan LN, yg mempunyai nomor urut. LN diterbitkan oleh Menteri sekretaris negara, yg disebut dgn tahun penerbitannya dan nomor berurut, misalnya L.N tahun 1962 No. 1 (L.N.1962/1)
Berita negara adalah suatu penerbitan resmi sekretariat negara yg memuat hal-hal yang berhubungan dengan peraturan-peraturan negara dan pemerintah dan memuat surat-surat yang dianggap perlu seperti : Akta pendirian PT, nama orang-orang yang dinaturalisasi menjadi WNI, dll,
Catatan : Jika berkaitan dengan peraturan daerah diatur dalam lembaran daerah
Kekuatan berlakunya
undang-undang :
• UU mengikat sejak diundangkan berarti sejak saat itu orang wajib mengakui eksistensinya UU.
• Sedangkan kekuatan berlakunya UU berarti sudah menyangkut berlakunya UU secara operasional.
• Agar UU mempunyai kekuatan berlaku ahrus memenuhi persyaratan yaitu 1). Kekuatan berlaku yuridis, 2). Kekuatan berlaku sosiologis dan, 3) kekuatan berlaku fiolosofis.
• Hal ini akan dibahas pada bab selanjutnya.
• UU mengikat sejak diundangkan berarti sejak saat itu orang wajib mengakui eksistensinya UU.
• Sedangkan kekuatan berlakunya UU berarti sudah menyangkut berlakunya UU secara operasional.
• Agar UU mempunyai kekuatan berlaku ahrus memenuhi persyaratan yaitu 1). Kekuatan berlaku yuridis, 2). Kekuatan berlaku sosiologis dan, 3) kekuatan berlaku fiolosofis.
• Hal ini akan dibahas pada bab selanjutnya.
Jenis dan hierarki
Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut (Pasal 7 UU No. 10/2004) :
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah;
4. Peraturan Presiden;
5. Peraturan Daerah (propinsi, kabupaten, desa)
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah;
4. Peraturan Presiden;
5. Peraturan Daerah (propinsi, kabupaten, desa)
B. Kebiasaan (custom)
Kebiasaan adalah perbuatan manusia yang tetap dilakukan berulang-ulang dalam hal yang sama. Apabila suatu kebiasaan tertentu diterima oleh masyarakat dan kebiasaan itu selalu berulang-ulang dilakukan sedemikan rupa, sehingga tindakan yang berlawanan dengan kebiasaan itu dirasakan sebagai pelanggaran perasaan hukum, maka dengan demikian timbullah suatu kebiasaan hukum, yang oleh pergaulan hidup dipandang sebagai hukum.
Contoh apabila seorang komisioner sekali menerima 10 % dari hsil penjualan atau pembelian sebagai upah dan hal ini terjadi berulang dan juga komisioner yg lainpun menerima upah yang sama yaitu 10 % maka oleh karena itu timbul suatu kebiasaan yg lambat laun berkembang menjadi hukum kebiasaan.
Namun demikian tdk semua kebiasaan itu pasti mengandung hukum yg baik dan adil oleh sebab itu belum tentu kebiasaan atau adat istiadat itu pasti menjadi sumber hukum formal.
Adat kebiasaan tertentu di daerah hukum adat tertentu yg justru sekarang ini dilarang untuk diberlakukan karena dirasakan tidak adil dan tidak berperikemanusiaan sehingga bertentangan denagan Pancasila yang merupakan sumber dari segala sumber hukum, misalnya jika berbuat susila/zinah, perlakunya ditelanjangi kekeliling kampung.
Kebiasaan adalah perbuatan manusia yang tetap dilakukan berulang-ulang dalam hal yang sama. Apabila suatu kebiasaan tertentu diterima oleh masyarakat dan kebiasaan itu selalu berulang-ulang dilakukan sedemikan rupa, sehingga tindakan yang berlawanan dengan kebiasaan itu dirasakan sebagai pelanggaran perasaan hukum, maka dengan demikian timbullah suatu kebiasaan hukum, yang oleh pergaulan hidup dipandang sebagai hukum.
Contoh apabila seorang komisioner sekali menerima 10 % dari hsil penjualan atau pembelian sebagai upah dan hal ini terjadi berulang dan juga komisioner yg lainpun menerima upah yang sama yaitu 10 % maka oleh karena itu timbul suatu kebiasaan yg lambat laun berkembang menjadi hukum kebiasaan.
Namun demikian tdk semua kebiasaan itu pasti mengandung hukum yg baik dan adil oleh sebab itu belum tentu kebiasaan atau adat istiadat itu pasti menjadi sumber hukum formal.
Adat kebiasaan tertentu di daerah hukum adat tertentu yg justru sekarang ini dilarang untuk diberlakukan karena dirasakan tidak adil dan tidak berperikemanusiaan sehingga bertentangan denagan Pancasila yang merupakan sumber dari segala sumber hukum, misalnya jika berbuat susila/zinah, perlakunya ditelanjangi kekeliling kampung.
Untuk timbulnya hukum
kebiasaan diperlukan beberapa syarat :
1. Adanya perbuatan tertentu yg dilakukan berulang2 di dalam masyarakat tertentu (syarat materiil)
2. Adanya keyakinan hukum dari masyarakat yang bersangkutan (opinio necessitatis = bahwa perbuatan tsb merupakan kewajiban hukum atau demikianlah seharusnya) = syarat intelektual
3. Adanya akibat hukum apabila kebiasaan itu dilanggar.
Selanjutnya kebiasaan akan menjadi hukum kebiasaan karena kebiasaan tersebut dirumuskan hakim dalam putusannya. Selanjutnya berarti kebiasaan adalah sumber hukum.
Kebiasaan adalah bukan hukum apabila UU tidak menunjuknya (pasal 15 AB = (Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesia = ketentuan2 umum tentang peraturan per UU an untuk Indonesia
Disamping kebiasaan ada juga peraturan yang mengatur tata pergaulan masyarakat yaitu adat istiadat. Adat istiadat adalah himpunan kaidah sosial yang sudah sejak lama ada dan merupakan tradisi serta lebih banyak berbau sakral, mengatur tata kehidupan masyarakat tertentu. Adat istiadat hidup dan berkembang di masyarakat tertentu dan dapat menjadi hukum adat jika mendapat dukungan sanksi hukum. Contoh Perjanjian bagi hasil antara pemilik sawah dengan penggarapnya. Kebiasaan untuk hal itu ditempat atau wilayah hukum adat tertentu tidak sama dengan yang berlaku di masyarakat hukum adat yang lain. Kebiasaan dan adat istiadat itu kekuatan berlakunya terbatas pada masyarakat tertentu.
1. Adanya perbuatan tertentu yg dilakukan berulang2 di dalam masyarakat tertentu (syarat materiil)
2. Adanya keyakinan hukum dari masyarakat yang bersangkutan (opinio necessitatis = bahwa perbuatan tsb merupakan kewajiban hukum atau demikianlah seharusnya) = syarat intelektual
3. Adanya akibat hukum apabila kebiasaan itu dilanggar.
Selanjutnya kebiasaan akan menjadi hukum kebiasaan karena kebiasaan tersebut dirumuskan hakim dalam putusannya. Selanjutnya berarti kebiasaan adalah sumber hukum.
Kebiasaan adalah bukan hukum apabila UU tidak menunjuknya (pasal 15 AB = (Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesia = ketentuan2 umum tentang peraturan per UU an untuk Indonesia
Disamping kebiasaan ada juga peraturan yang mengatur tata pergaulan masyarakat yaitu adat istiadat. Adat istiadat adalah himpunan kaidah sosial yang sudah sejak lama ada dan merupakan tradisi serta lebih banyak berbau sakral, mengatur tata kehidupan masyarakat tertentu. Adat istiadat hidup dan berkembang di masyarakat tertentu dan dapat menjadi hukum adat jika mendapat dukungan sanksi hukum. Contoh Perjanjian bagi hasil antara pemilik sawah dengan penggarapnya. Kebiasaan untuk hal itu ditempat atau wilayah hukum adat tertentu tidak sama dengan yang berlaku di masyarakat hukum adat yang lain. Kebiasaan dan adat istiadat itu kekuatan berlakunya terbatas pada masyarakat tertentu.
C. Jurisprudensi
(keputusan2 hakim)
Adalah keputusan hakim yang terdahulu yag dijadikan dasar pada keputusan hakim lain sehingga kemudian keputusan ini menjelma menjadi keputusan hakim yang tetap terhadap persoalan/peristiwa hukum tertentu.
Seorang hakim mengkuti keputusan hakim yang terdahulu itu karena ia sependapat dgn isi keputusan tersebut dan lagi pula hanya dipakai sebagai pedoman dalam mengambil sesuatu keputusan mengenai suatu perkara yang sama.
Ada 2 jenis yurisprudensi :
Adalah keputusan hakim yang terdahulu yag dijadikan dasar pada keputusan hakim lain sehingga kemudian keputusan ini menjelma menjadi keputusan hakim yang tetap terhadap persoalan/peristiwa hukum tertentu.
Seorang hakim mengkuti keputusan hakim yang terdahulu itu karena ia sependapat dgn isi keputusan tersebut dan lagi pula hanya dipakai sebagai pedoman dalam mengambil sesuatu keputusan mengenai suatu perkara yang sama.
Ada 2 jenis yurisprudensi :
1.
Yurisprudensi
tetap keputusan hakim yg terjadi karena rangkaian keputusan yang serupa dan
dijadikan dasar atau patokanuntuk memutuskan suatu perkara (standart arresten)
2.
Yurisprudensi
tidak tetap, ialah keputusan hakim terdahulu yang bukan standart arresten.
D.Traktat (treaty)
Traktat adalah perjanjian yang diadakan oleh 2 negara atau lebih yang mengikat tidak saja kepada masing-masing negara itu melainkan mengikat pula warga negara-negara dari negara-negara yang berkepentingan.
Macam-macam Traktat :
a. Traktat bilateral, yaitu traktat yang diadakan hanya oleh 2 negara, misalnya perjanjian internasional yang diadakan diadakan antara pemerintah RI dengan pemerintah RRC tentang “Dwikewarganegaraan”.
b.Traktat multilateral, yaitu perjanjian internaisonal yang diikuti oleh beberapa negara, misalnya perjanjian tentang pertahanan negara bersama negara-negara Eropa (NATO) yang diikuti oleh beberapa negara Eropa.
Traktat adalah perjanjian yang diadakan oleh 2 negara atau lebih yang mengikat tidak saja kepada masing-masing negara itu melainkan mengikat pula warga negara-negara dari negara-negara yang berkepentingan.
Macam-macam Traktat :
a. Traktat bilateral, yaitu traktat yang diadakan hanya oleh 2 negara, misalnya perjanjian internasional yang diadakan diadakan antara pemerintah RI dengan pemerintah RRC tentang “Dwikewarganegaraan”.
b.Traktat multilateral, yaitu perjanjian internaisonal yang diikuti oleh beberapa negara, misalnya perjanjian tentang pertahanan negara bersama negara-negara Eropa (NATO) yang diikuti oleh beberapa negara Eropa.
E. Perjanjian (overeenkomst) adalah suatu peristiwa dimana dua orang atau lebih saling
berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan tertentu. Para pihak
yang telah saling sepakat mengenai hal-hal yang diperjanjikan, berkewajiban
untuk mentaati dan melaksanakannya (asas (pact sunt servanda).
F. Pendapat sarjana hukum (doktrin)
Pendapat sarjanan hukum (doktrin) adalah pendapat seseorang atau beberapa orang sarjana hukum yang terkenal dalam ilmu pengetahuan hukum. Doktrin ini dapat menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya.
F. Pendapat sarjana hukum (doktrin)
Pendapat sarjanan hukum (doktrin) adalah pendapat seseorang atau beberapa orang sarjana hukum yang terkenal dalam ilmu pengetahuan hukum. Doktrin ini dapat menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya.
Sumber hukum menurut
Algra :
1. Sumber materiil, yaitu tempat darimana materi hukum itu diambil. Sumber hukum materiil ini merupakan faktor yang membantu pembentukan hukum, misalnya hubungan sosial, hubungan kekuatan politik, situasi sosial ekonomi, kebudayaan, agama, keadaan geografis, dsb.
2. Sumber hukum formil, yaitu tempat atau sumber dari mana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Ini berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan hukum itu formal berlaku, misalnya UU, perjanjian antar negara, yurisprudensi dan kebiasaan.
1. Sumber materiil, yaitu tempat darimana materi hukum itu diambil. Sumber hukum materiil ini merupakan faktor yang membantu pembentukan hukum, misalnya hubungan sosial, hubungan kekuatan politik, situasi sosial ekonomi, kebudayaan, agama, keadaan geografis, dsb.
2. Sumber hukum formil, yaitu tempat atau sumber dari mana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Ini berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan hukum itu formal berlaku, misalnya UU, perjanjian antar negara, yurisprudensi dan kebiasaan.
Sumber hukum menurut
Ahmad Sanusi :
1. Sumber hukum normal :
a.Sumber hukum normal yang langsung atas pengakuan UU yaitu, UU, perjanjian antar negara dan kebiasaan.
b. Sumber hukum normal yang tidak langsung atas pengakuan UU, yaitu perjanjian doktrin dan yurisprudensi.
2. Sumber hukum abnormal yaitu :
a. Proklamasi
b. Revolusi
c. Coup d’etat
1. Sumber hukum normal :
a.Sumber hukum normal yang langsung atas pengakuan UU yaitu, UU, perjanjian antar negara dan kebiasaan.
b. Sumber hukum normal yang tidak langsung atas pengakuan UU, yaitu perjanjian doktrin dan yurisprudensi.
2. Sumber hukum abnormal yaitu :
a. Proklamasi
b. Revolusi
c. Coup d’etat
Sumber hukum menurut van
Apeldoorn :
1. Sumber hukum dalam arti historis, yaitu tempat kita dapat menemukan hukumnya dalam sejarah atau dari segi historis. Sumber hukum ini dibagi menjadi :
a. Sumber hukum yg merupakan tempat dapat ditemukan atau dikenal hukum secara historis : dokumen-dokumen kuno, lontar, dll.
b. Sumber hukum yg merupakan tempat pembentuk UU mengambil hukumnya.
2. Sumber hukum dalam arti sosiologis yaitu merupakan faktor-faktor yang menentukan isi hukum positif, seperti misalnya keadaan agama, pandangan agama, kebudayaan dsb.
3. Sumber hukum dalam arti filosofis, sumber hukum ini dibagi lebih lanjut menjadi dua :
a. Sumber isi hukum; disini dinyatakan isi hukum asalnya darimana.
Ada tiga pandangan yang mencoba menjawab pertanyaan ini yaitu :
- pandangan theocratis, menurut pandangan ini hukum berasal dari Tuhan
- pandangan hukum kodrat; menurut pandangan ini isi hukum berasal dari akal manusia
- pandangan mazhab hostoris; menurut pandangan isi hukum berasal dari kesadaran hukum.
b. Sumber kekuatan mengikat dari hukum yaitu mengapa hukum mempuyai kekuatan mengikat, mengapa kita tunduk pada hukum
4. Sumber hukum dalam arti formil, yaitu sumber hukum dilihat dari cara terjadinya hukum positif merupakan fakta yang menimbulkan hukum yang berlaku yang mengikat hakim dan penduduk.
1. Sumber hukum dalam arti historis, yaitu tempat kita dapat menemukan hukumnya dalam sejarah atau dari segi historis. Sumber hukum ini dibagi menjadi :
a. Sumber hukum yg merupakan tempat dapat ditemukan atau dikenal hukum secara historis : dokumen-dokumen kuno, lontar, dll.
b. Sumber hukum yg merupakan tempat pembentuk UU mengambil hukumnya.
2. Sumber hukum dalam arti sosiologis yaitu merupakan faktor-faktor yang menentukan isi hukum positif, seperti misalnya keadaan agama, pandangan agama, kebudayaan dsb.
3. Sumber hukum dalam arti filosofis, sumber hukum ini dibagi lebih lanjut menjadi dua :
a. Sumber isi hukum; disini dinyatakan isi hukum asalnya darimana.
Ada tiga pandangan yang mencoba menjawab pertanyaan ini yaitu :
- pandangan theocratis, menurut pandangan ini hukum berasal dari Tuhan
- pandangan hukum kodrat; menurut pandangan ini isi hukum berasal dari akal manusia
- pandangan mazhab hostoris; menurut pandangan isi hukum berasal dari kesadaran hukum.
b. Sumber kekuatan mengikat dari hukum yaitu mengapa hukum mempuyai kekuatan mengikat, mengapa kita tunduk pada hukum
4. Sumber hukum dalam arti formil, yaitu sumber hukum dilihat dari cara terjadinya hukum positif merupakan fakta yang menimbulkan hukum yang berlaku yang mengikat hakim dan penduduk.
BAB V
PENGERTIAN DASAR / KONSEP DALAM HUKUM
PENGERTIAN DASAR / KONSEP DALAM HUKUM
A. Subyek hukum
dan obyek hukum
1.
Pengertian
subyek hukum
-
segala sesuatu yang dapat mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum
-
sesuatu pendukung hak/kewajiban, jadi memiliki wewenang hukum
Pembagian subyek hukum :
a. Manusia (natuurlijke
persoon)
b. Badan hukum (rechtspersoon)
Ad. 1. Manusia
Manusia sebagai subyek
hukum berarti manusia adalah pembawa hak dan kewajiban sehingga dapat melakukan
sesuatu tindakan hukum; ia dapat mengadakan persetujuan-persetujuan, menikah,
membuat wasiat, dan sebagainya.
Berlakunya manusia
sebagai pembawa hak, mulai dari saat ia dilahirkan dan berakhir pada saat ia
meningal dunia, malah seorang anak yang masih dalam kandungan ibunya dapat
dianggap sebagai pembawa hak (dianggap telah lahir) jika kepentingannya
memerlukan (untuk menjadi ahli waris).
Jadi pada hakikatnya
setiap manusia sejak ia lahir mempeoleh hak dan kewajiban. Apabila ia meninggal
dunia maka hak dan kewajibannya akan beralih kepada ahli warisnya. Bahkan oleh
hukum anak yang ada dalam kandungan seorang perempuanpun sudah mempunyai hak,
karena dianggap telah dilahirkan dengan catatan jika kepentingannya menghendaki
(hak waris). Hal diatur dalam pasal 2 ayat 1 KUHPerdata berbunyi “anak yg ada
dalam kandungan seorang perempuan, dianggap sebagai telah dilahirkan, bilaman
juga kepentingan si anak menghendakinya”. Pada ayat 2 berbunyi “mati sewaktu
dilahirkan dianggap ia tak pernah ada”.
Ketentuan ini menegaskan
bahwa hak dan kewajiban si anak baru dianggap ada jika ia dilahirkan hidup,
apabila ia dilahirkan mati maka haknya dianggap tidak ada, misalnya kepentingan
si anak untuk menjadi ahli waris dari orang tuanya, walaupun ia masih berada
dalam kandungan ia dianggap telah dilahirkan dan oleh karena itu harus
diperhitungkan hak-haknya sebagai ahli waris. Tetapi jika ia dilahirkan mati
maka hak si anak dianggap tidak pernah ada.
Disamping itu juga
berdasarkan undang-undang seseorang dianggap telah meninggal dunia jika hilang
atau tidak diketahui dimana ia berada dan tidak ada kepastian apakah ia masih
hidup dalam tenggang waktu setelah lewat 5 tahun sejak ia meninggalkan tempat
kediamannya (Pasal 467, 468, 469 KUHPerdata).
Berdasarkan ketentuan
undang-undang tersebut maka hak dan kewajiban orang yang telah dinyatakan
menurut hukum meninggal dunia itu telah berakhir dan segala hak dan
kewajibannya beralih kepada ahli warisnya
Cakap dan tidak
cakap cakap melakukan perbuatan hukum :
Cakap melakukan
perbuatan hukum artinya subyek itu dapat melakukan atau bertindak baik sendiri
maupun bersama orang lain di dalam menjalankan hak dan kewajibannya. Pada
prinsipnya setiap orang tidak kecuali dapat memiliki dan melaksanakan hak-hak
akan tetapi tidak semua orang dinyatakan cakap di dalam melaksanakan hak-haknya
itu, namun untuk dapat dikatakan itu harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut
:
1.
Orang
tersebut telah mencapai usia 21 tahun atau telah menikah.
2.
Orang
tersebut mempunyai kewenangan untuk melaksanakan hak dan kewajiban (misalnya ia
berwenang menjual barang, dimana barang dikakarenakan tersebut benar miliknya)
3.
Orang
tersebut harus memiliki jiwa dan akal yang sehat.
Pengertian dewasa
Menurut Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata (KUPerdata) seseorang yang dikatakan sudah dewasa
adalah saat berusia 21 tahun bagi laki-laki dan 19 tahun bagi wanita. Sedangkan
menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, kedewasaan
seseorang adalah saat berusia 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi wanita.
Lain hal pula menurut hukum adat kedewasaan seseorang apabila sudah mampu
bekerja atau mencari nafkah sendiri.
Lalu acuan apa yang kita
pakai dalam hal ini. Acuan yang dipakai adalah berdasarkan Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata karena ketentuan ini masih berlaku secara umum. Sedangkan
ketentuan lainnya hanaya berlaku secara khusus.
Pentingnya arti
kecakapan menurut hukum tentunya mempunyai 2 (dua) maksud, yaitu pertama
maksud yang dilihat dari sudut keadilan yaitu perlunya orang yang membuat
perjanjian mempunyai cukup kemampuan untuk menginsyafi/menyadari secara benar
akan tanggung jawab yang dipikulnya dengan perbuatan tersebut. Dan kedua,
maksud yang dilihat dari sudut ketertiban hukum, yang berarti orang yang
membuat perjanjian itu berarti mempertaruhkan kekayaannya.
Tidak cakap melakukan
perbuatan hukum, artinya subyek hukum sekalipun pendukung hak dan kewajiban,
namun dinyatakan subyek tersebut dinyatakan tidak dapat bertindak sendiri di
dalam melaksanakan hak dan kewajibannya dalam berbagai perbuatan-perbuatan
hukum(handelingsonbekwaam). Adapun orang tersebut adalah :
1.
Orang
yang masih dibawah umur (belum mencapai usia 21 tahun = belum dewasa)
2.
Orang
yang tidak sehat pikirannya (gila), pemabuk dan pemboros, mereka ditaruh
dibawah pengampuan (curatele)
3.
Orang
yang dilarang oleh UU untuk melakukan perbuatan hukum tertentu, misalnya orang
yang dinyatakan pailit (Pasal 1330 BW jo UU Kepailitan)
Catatan : Dalam ketentuan KUHPerdata kecakapan adalah merupakan
salah satu syarat untuk sahnya suatu perikatan/perjanjian yang berarti bahwa
segala perikatan yg dilakukan oleh orang yang tidak cakap dapat dibatalkan atau
diminta pembatalannya melalui hakim. Tetapi sebaliknya dalam hal perbuatan
melawan hukum (onrechtmatige daad, ketidakcakapan seseorang tidak mempengaruhi
timbul atau tidaknya “akibat hukum” dari perbuatan itu.
Ad. 2. Badan hukum
Badan hukum adalah bukan
orang tapi merupakan badan-badan (kumpulan manusia) yang oleh hukum diberi
status “persoon” yang mempunyai hak dan kewajiban
seperti manusia.
Badan hukum sebagai
pembawa hak dan tidak berjiwa dapat melakukan sebagai pembawa hak manusia,
misalnya; dapat melakukan persetujuan-persetujuan, memiliki kekayaan yang sama
sekali terlepas dari kekayaan anggota-anggotanya.
Badan hukum dapat dibagi
menjadi :
a. Badan hukum publik
yaitu badan hukum yang didirikan oleh pemerintah/negara yang lapangan
pekerjaannya adalah untuk kepentingan umum, misalnya negara RI, daerah tingkat
I, II/kotamadya, Bank-Bank Negara dsb.
b. Badan hukum privat,
yaitu badan hukum yang bentuk dan susunannya diatur oleh hukum privat dan
menurut tujuannya yang dikejar dapat dibeda-bedakan dalam :
a. Perikatan dengan tujuan
materiil (perkumpulan, mesjid, gereja)
b. Perikatan dengan
tujuan memperoleh laba (PT)
c. Perikatan dengan
tujuan memenuhi kebutuhan materil para anggotanya (Koperasi)
Disamping penggolongan
tersebut dapat pula dibagi-bagi badan hukum itu menjadi 2 jenis yaitu :
1) Korporasi ialah
suatu gabungan orang yang dalam pergaulan hukum bertindak bersama-sama sebagai
satu subyek hukum tersendiri (personifikasi), misalnya PT, Dati-Dati, Koperasi
dsb.
2) Yayasan ialah
tiap kekayaan yang tidak merupakan kekayaan orang atau kekayaan badan dan yang
diberi tujuan tertentu, misalnya Yayasan Badan Wakaf UII dsb.
2. Pengertian Obyek
Hukum :
Obyek hukum adalah
segala sesuatu yang berguna bagi subyek hukum (manusia atau badan hukum) dan
yang dapat menjadi pokok (obyek) suatu hubungan hukum, karena hal itu dapat
dikuasai oleh subyek hukum. Biasanya obyek hukum disebut benda.
Benda menurut Pasal 499
KUHPerdata ialah semua barang, semua hak yang dapat dimiliki subyek hukum.
Macam-macam benda :
Menurut pasal 503
KUHPerdata benda dibedakan antara :
1.
Benda berwujud (bertubuh),
yaitu yang dapat diraba oleh panca indera (buku, rumah, meja, dsb)
2.
Benda tidak
berwujud (tak bertubuh) yaitu segala macam hak, seperti hak cipta, hak
mereka, paten, piutang, dll.
Menurut pasal 504
KUHPerdata membeda-bedakan benda :
1.
Benda
bergerak yang dibedakan sbb :
1)
Menurut sifatnya dapat bergerak sendiri (hewan dsb)
2)
Yang dapat dipindahkan (buku, meja, dsb)
3)
Karena penetapan undang-undang (hak-hak atas benda 1 dan 2 diatas)
1.
Benda
tidak begerak, dibeda-bedakan sebagai berikut :
1)
Karena sifatnya (tanah dan semua yang didirikan diatasnya seperti rumah dsb)
dan yang ada di dalam tanah (kekayaan alam yang terpendam).
2)
Karena maksud tujuan (yaitu benda-benda yang oleh pemilik dihubungkan dengan
benda tersebut di (1) diatas), misalnya gambar-gambar atau kaca-kaca yang
dipasang dalam gedung percetakan.
3)
Karena penetapan undang-undang (hak-hak atas benda tersebut 1 dan 2 diatas),
misalnya Hak Guna Usaha.
B. Hak dan Kewajiban
1. Hak
Hak adalah izin dan
wewenang yang diberikan oleh hukum terhadap setiap subyek hukum.
Hak itu dapat dibedakan
antara :
a. Hak mutlak (hak
absolut) dan,
b. Hak nisbi (hak
relatif)
Hak mutlak (hak absolut)
Hak mutlak ialah hak
yang memberikan wewenang kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan,
hak mana dapat dipertahankan terhadap siapapun juga, sebaiknya setiap orang
juga harus menghormati hak tersebut.
Hak mutlak dapat pula
dibagi dalam 3 (tiga) golongan :
a. Hak asasi manusia,
misalnya hak seseorang untuk dengan bebas bergerak dan tinggal dalam suatu
negara.
b. Hak publik mutlak,
misalnya hak negara untuk memungut pajak dari rakyatnya
c. Hak Keperdataan,
misalnya :
1. Hak marital,
yaitu hak seorang suami untuk menguasai istrinya dan harta benda istrinya
2.
Hak/kekuasan orang tua (ouderlijke macht)
3. Hak
perwalian (voogdij) & hak pengampuan (curatele)
Hak Nisbi (hak relatif)
Hak nisbi ialah hak yang
memberikan wewenang kepada seorang tertentu atau beberapa orang tertentu untuk
menuntut agar supaya seseorang atau beberapa orang lain tertentu memberikan
sesuatu, melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu.
Hak nisbi sebagian besar
terdapat dalam hukum perikatan yang timbul berdasarkan persetujuan-persetujuan
dari pihak-pihak yang bersangkutan. Contoh dari persetujuan jual beli terdapat
hak nisbi/ralatif seperti :
a. Hak penjual untuk
menerima pembayaran dan kewajibannya untuk menyerahkan barang kepada pembeli.
b. Hak pembeli untuk
menerima barang dan kewajibannya untuk melakukan pembayaran kepada penjual.
2. Kewajiban:
Kewajiban adalah suatu
beban yang ditanggung oleh seseorang yang bersifat kontraktual (asas pact
sunt servanda). Hak dan kewajiban itu timbul apabila terjadi hubungan
antara 2 pihak yang berdasarkan pada suatu kontrak atau perjanjian. Jadi selama
hubungan hukum yang lahir dari perjanjian itu belum berakhir, maka pada salah
satu pihak ada beban kontraktual, ada keharusan atau kewajiban untuk
memenuhinya.
Kewajiban tidak selalu
muncul sebagai akibat adanya kontrak, melainkan dapat pula muncul dari
peraturan hukum yang ditentukan oleh lembaga yang berwenang. Kewajiban disini
merupakan keharusan untuk mentaati hukum yang disebut wajib hukum (rechtsplicht)misalnya
mempunyai sepeda motor wajib membayar pajak sepeda motor.
C. Peristiwa, Hubungan
dan Akibat Hukum
1. Peristiwa hukum
Peristiwa hukum yaitu
peristiwa-peristiwa kemasyarakatan yang timbul dari hubungan-hubungan anggota
masyarakat yang oleh hukum diberikan akibat-akibat hukum.
Peristiwa hukum
dibedakan menjadi :
a. Perbuatan subyek
hukum (manusia dan badan hukum)
b. Peristiwa hukum yang
bukan perbuatan subyek hukum
Perbuatan subyek hukum
dapat pula dibedakan antara lain :
a. Perbuatan hukum
yaitu segala perbuatan manusia yang secara sengaja dilakukan oleh seseorang
untuk menimbulkan hak dan kewajiban-kewajiban. Suatu perbuatan merupakan
perbuatan hukum kalau perbuatan itu oleh hukum diberi akibat (mempunyai akibat
hukum) dan akibat itu dikehendaki oleh yang bertindak.
Perbuatan hukum itu
terdiri dari ;
1)
Perbuatan hukum sepihak yaitu perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu pihak
saja dan menimbulkan hak dan kewajiban pada satu pihak pula misalnya
pembuatan surat wasiat, pemberian hadiah sesuatu benda (hibah), dsb.
2)
Perbuatan hukum dua pihak ialah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua pihak
dan menimbulkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi kedua belah pihak (timbal
balik) misalnya membuat persetujuan jual beli, sewa menyewa, dll
b. Perbuatan lain yang
bukan perbuatan hukum dibedakan :
1) Zaakwaarneming,
yaitu perbuatan memperhatikan (mengurus) kepentingan orang lain dengan tidak
diminta oleh orang itu untuk memperhatikan kepentingannya. Perbuatan yang
akibatnya diatur oleh hukum, walaupun bagi hukum tidak perlu akibat tersebut
dikehendaki oleh pihak yang melakukan perbuatan itu. Jadi akibat yang tidak
dikehendaki oleh yang melakukan perbuatan itu diatur oleh hukum tetapi
perbuatan tersebut bukanlah perbuatan hukum.
Menurut Pasal 1354
KUHPerdata, pengertian Zaakwarneming adalah mengambil
alih tanggung jawab dari sesorang sampai yang bersangkutan sanggup lagi untuk
mengurus dirinya sendiri. Pasal 1354 KUHPerdata menyebutkan,” jika seseorang
dengan sukarela, dengan tidak mendapat perintah untuk itu, mewakili orang lain
dengan atau tanpa pengetahuan orang tersebut, maka dia secara diam-diam telah
mengikatkan dirinya untuk meneruskan serta menyelesaikan urusan tersebut,
hingga orang yang diwakili kepentingannya itu dapat mengerjakan sendiri urusan
tersebut. Ia diwajibkan pula mengerjakan segala kewajiban yang harus
dipikulnya, seandainya ia dikuasakan dengan suatu pemberian kuasa yang
dinyatakan dengan tegas.
2) Onrechtmatige
daad (perbuatan yang bertentangan dengan hukum). Akibat suatu
perbuatan yang bertentangan dengan hukum diatur juga oleh hukum, meskipun
akibat itu itu memang tidak dikehendaki oleh yang melakukan perbuatan tersebut.
Dalam hal ini siapa yang melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan
hukum harus mengganti kerugian yang diderita oleh yang dirugikan karena
perbuatan itu. Jadi, karena suatu perbuatan bertentangan dengan hukum
timbulah suatu perikatan untuk mengganti kerugian yang diderita oleh yang
dirugikan. Asas ini terdapat dalam Pasal 1365 KUHPerdata.
Peristiwa hukum yang
bukan perbuatan subyek hukum
Peristiwa hukum yang
bukan perbuatan subyek hukum atau peristiwa hukum lainnya yaitu peristiwa hukum
yang terjadi dalam masyarakat yang tidak merupakan akibat dari perbuatan subyek
hukum, misalnya kelahiran seorang bayi, kematian seseorang , lewat waktu
(kadaluarsa).
Kadaluarsa dibagi 2
yaitu :
1.
Kadaluarsa
aquisitief adalah kadaluarsa atau lewat waktu yang menimbulkan hak.
2.
Kadaluarsa
extincief adalah kadaluarsa yang melenyapkan kewajiban.
Kelahiran langsung menimbulkan
hak anak yang dilahirkan untuk mendapat pemeliharaan dari roang tuanya dan
menimbulkan kewajiban bagi orang tuanya untuk memelihara anaknya. Kematian juga
merupakan peristiwa hukum karena dengan adanya kematian seseorang menimbulkan
hak dan kewajiban para ahli warisnya. Kemudian, lewat waktu dapat mengakibatkan
seseorang memperoleh suatu hak (acquisitieve verjaring) atau
dibebaskan dari suatu tanggung jawab/kewajiban (extinctieve verjaring) setelah
habis masa tertentu dan syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang
terpenuhi.
D. Hubungan Hukum :
Hubungan hukum adalah
hubungan antara 2 subyek hukum atau lebih dimana hak dan kewajiban disatu pihak
berhadapan dengan hak dan kewajiban dipihak yang lain. Atau dalam kata lain isi
adanya hubungan tersebut adalah hak dan kewajiban pihak-pihak. Hubungan
tersebut diatur oleh hukum.
Hubungan hukum memiliki
3 unsur :
1. Orang-orang yang
berhak/kewajibannya saling berhadapan contohnya A menjual rumahnya kepada B,
maka :
-
A wajib menyerahkan rumahnya kepada B,
-
A berhak meminta pembayaran kepada B
-
B wajib membayar kepada A
-
B berhak meminta rumah A setelah dibayar
2. Obyek terhadap nama
hak/kewajiban diatas tadi berlaku (dalam contoh tersebut : terhadap rumah)
3. Hubungan antara
pemilik hak dan pengemban kewajiban atau hubungan terhadap obyek yang
bersangkutan, contoh A dan B sewa menyewa rumah Tiap hubungan hukum mempunyai 2
segi yakni : kekuasaan/hak (bevoegheid) dan kewajiban (plicht).
Adanya hubungan hukum
harus memenuhi syarat-syarat :
1.
Adanya
dasar hukumnya, yaitu peraturan hukum yang mengatur hubungan itu
2.
Timbul
Peristiwa hukum
Contoh :
- A dan B mengadakan
peristiwa jual beli rumah
- Diatur oleh Pasal 1474
dan 1513 KUHperdata (dasar hukumnya)
- Terjadi peristiwa
hukum (disebut perjanjian jual beli)
Hubungan hukum dibagi 2
:
1.
Hubungan
hukum sepihak yaitu hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi
masing-masing pihak secara berlawanan. Contoh kasus penghibahan atas tanah dari
orang tua angkat kepada anak angkatnya.
2.
Hubungan
hukum timbal balik yaitu hubungan hukum yang dapat menimbulkan hak dan
kewajiban bagi masing-masing pihak yang bersangkutan. Contoh perjanjian jual
beli sebidang tanah Dalam hal ini timbul hak dan kewajiban bagi penjual dan pembeli
tanah
E. Akibat hukum
Akibat hukum yaitu
akibat sesuatu tindakan hukum. Tindakan hukum adalah tindakan yang dilakukan
guna memperoleh sesuatu akibat yang dikehendaki dan yang diatur oleh hukum.
Atau akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh peristiwa hukum
Akibat hukum dapat
berupa :
a. Lahirnya — ubahnya
atau lenyapnya sesuatu keadaan hukum
Contoh :
- Menjadi umur 21 tahun
cakap untuk melakukan tindakan hukum
- Dalam pengampuan jadi
kehilangan kecakapan melakukan tindakan hukum diatas.
b. Lahirnya—ubahnya atau
lenyapnya sesuatu hubungan hukum (hubungan antara dua subyek hukum
atau lebih dimana hak dan kewajiban disatu pihak berhadapan dengan hak dan
kewajiban dipihak yg lain. Contoh A mengadakan perjanjian jual beli dengan B
lahir hubungan hukum A/B. Sesudah dibayar lunas lenyap hubungan itu.
c. Sanksi—apabila
melakukan tindakan melawan hukum, Contoh A menabrak seseorang hingga berakibat
luka berat, A harus mendapat sanksi berupa pidana penjara atau pidana denda
F. Asas Hukum
1. Beberapa pendapat
tentang asas hukum :
a. Bellefroid,
menyebutkan bahwa asas hukum adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum
positif dan yang ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan-aturan yang
lebih umum. Asas hukum itu merupakan pengendapan hukum positif dalam suatu
masyarakat.
b. Van Eikama Hommes,
menyebutkan asas hukum itu tidak boleh dianggap sebagai norma-norma hukum yang
konkrit akan tetapi perlu dipandang sebagai dasar-dasar atau petunjuk-petunjuk
bagi hukum yang berlaku. Dengan kata lain asas hukum adalah dasar-dasar atau
petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif.
c. P. Scholten,
mengatakan bahwa asas hukum adalah kecendrungan-kecendrungan yang disyaratkan
oleh pandangan kesusilaan kita pada hukum, merupakan sifat-sifat umum dengan
segala keterbatasannya sebagai pembawaan yang umum itu tetapi yang tidak boleh
tidak harus ada.
d. Sudikno Mertokusumo,
menyimpulkan bahwa asas hukum atau prinsip hukum bukanlah peraturan hukum
konkrit, melainkan merupakan pikiran dasar yang umum sifatnya atau merupakan
latar belakang dari peraturan yang konkrit yang terdapat dalam dan dibelakang
setiap sistem hukum yang menjelma dalam peraturan peraturan perundang-undangan
dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat diketemukan dengan
mencari sifat-sifat umum dalam peraturan konkrit tersebut.
Kesimpulan asas hukum :
Pada dasarnya apa yang
disebut dengan asas hukum adalah dasar-dasar umum yang terkandung dalam
peraturan hukum dan dasar-dasar umum tersebut adalah merupakan sesuatu yang
mengandung nilai-nilai etis. Peraturan hukum adalah ketentuan konkrit tentang
cara berperilaku di dalam masyarakat. Ia merupakan konkritisasi dari asas
hukum.
Asas hukum bukanlah
norma hukum konkrit karena asas hukum adalah jiwanya norma hukum itu. Norma
hukum merupakan penjabaran secara konkrit dari asas hukum. Dikatakan asas hukum
sebagai jiwanya norma hukum atau peraturan hukum karena ia merupakan dasar
lahirnya peraturan hukum. Asas hukum merupakan petunjuk arah arah bagi
pembentuk hukum dan pengambil keputusan. Asas hukum tidak mempunyai sanksi
sedangkan norma hukum mempunyai sanksi. Pada umumnya asas hukum tidak
dituangkan dalam bentuk peraturan yang konkrit atau pasal-pasal misalnya
asas fictie hukum, asas pact sunt servanda. Akan
tetapi tidak jarang asas hukum itu dituangkan dalam peraturan konkrit seperti
asas presumption of innocence, dll.
2. Pembagian asas hukum
:
a. Asas hukum umum,
ialah asas yang berhubungan dengan bidang hukum dan berlaku untuk semua bidang
hukum itu, seperti asas equality before the law, asas lex
posteriore derogate legi priori, asas bahwa apa yang lahirnya tanpak
benar, untuk sementara harus dianggap demikian sampai diputus (lain) oleh
pengadilan.
Menurut P. Scholten ada
5 asas hukum umum, yaitu :
1)
Asas kepribadian
2)
Asas pesekutuan
3)
Asas kesamaan
4)
Asas kewibawaan, dan
5)
Asas pemisahan antara baik dan buruk.
Dalam asas kepribadian
manusia menginginkan adanya kebebasan individu. Dalam asas ini menunjuk pada
pengakuan kepribadian manusia bahwa manusia adalah obyek hukum, penyandang hak
dan kewajiban. Dalam asas persekutuan yang dikehendaki adalah persatuan,
kesatuan dan cinta kasih, keutuhan masyarakat.
Asas kesamaan
menghendaki adanya keadilan dalam arti setiap orang adalah sama di dalam
hukum (equality before the law), setiap orang diperlakukan sama.
Sedangkan asas kewibawaan memperlihatkan adanya ketidaksamaan.
b. Asas hukum khusus,
ialah asas yang berfungsi dalam bidang yang lebih sempit seperti dalam bidang
hukum perdata, hukum pidana dsb.
3. Fungsi asas hukum
a. Fungsi dalam hukum,
mendasarkan eksistensinya pada rumusan oleh pembentuk undang-undang dan hakim
(ini merupakan fungsi yang bersifat mengesahkan) serta mempunyai pengaruh yang
normatif dan mengikat para pihak.
b. Fungsi dalam ilmu
hukum, hanya bersifat mengatur dan eksplikatif (menjelaskan). Tujuan adalah
memberi ikhtiar, tidak normatif sifatnya dan tidak termasuk dalam hukum positif
Contoh asas-asas hukum :
a. Asas legalitas “tiada
suatu perbuatanpun dapat dihukum, kecuali atas kekuatan undang-undang yang
telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan (Pasal 1 ayat 1 KUHPidana = asas
undang-undang tidak berlaku surut) = Nullum delictum sine praevia lege
poenali”AsasPresumption Of Innocence (asas praduga tidak bersalah),
bahwa seseorang dianggap tidak bersalah sebelum ada keputusan hakim yang
menyatakan bahwa ia bersalah dan keputusan tersebut telah mempunyai kekuatan
hukum yang tetap (inkracht)
b. Asas In Dubio
Pro Reo ialah dalam keraguan diberlakukan ketentuan yang paling
menguntungkan bagi si terdakwa.
c. Asas Similia
Similibus ialah bahwa perkara yang sama (sejenis) harus diputus sama
(serupa).
d. Asas Pact
Sunt Servanda yaitu bahwa perjanjian yang sudah disepakati berlaku
sebagai undang-undang bagi para pihak yang bersangkutan.
e. Asas Geen
Straft Zonder Schuld ialah asas tiada hukuman tanpa kesalahan.
f. Asas Lex
Posterior Derogat Legi Priori yaitu asas undang-undang yang berlaku
kemudian membatalkan undnag-undang terdahulu, sejauh undnag-undang itu mengatur
objek yang sama.
g. Asas Lex
Superior Derogat Legi Inferiori yakni suatu asas undang-undang dimana
jika ada 2 undang-undang yang mengatur objek yang sama maka undang-undang yang
lebih tinggi yang berlaku sedangaka undang-undang yang lebih rendah tidak
mengikat.
h. Asas Lex
Specialis Derogat Legi Generali yakni undang-undang yang khusus
mengenyampingkan yang umum.
,,,BERSAMBUNG
ke VI
SISTEM, KLASIFIKASI DAN PENAFSIRAN HUKUM
SISTEM, KLASIFIKASI DAN PENAFSIRAN HUKUM
DAFTAR BACAAN /
LITERATUR
- Kansil, SH, Drs
“ Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia”, Balai Pustaka
- Soerojo Wignjodipoero,
SH. Dr. Prof “Pengantar Ilmu Hukum”, Alumni Bandung
- Soedjono
Dirdjosisworo, SH. Dr. “Pengantar Ilmu Hukum” Rajagrafindo,
Jakarta
- Sudarsono, SH.
Drs. “ Pengantar Ilmu Hukum”, Rineka Cipta, Jakarta
- Riduan Syahrani,
SH. “Rangkuman Intisari Ilmu Hukum” Citra Aditya Bakti, Bandung
- Satjipto Rahardjo,
SH.,Dr. Prof. “Ilmu Hukum”, Alumni Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki,
SH, MS, LLM, Dr, Prof, “Pengantar Ilmu Hukum”, Kencana Pranada Media
Group, Jakarta
- Van Apeldooren, Prof.
Mr.L.j, “Pengantar Ilmu Hukum”, Pradnya Paramita, Jakarta
- Van Kan, Prof. Mr. J
& Prof. Mr. J.H. Beckhuis, “Pengantar Ilmu Hukum”, PT
Pembangunan, Jakarta
- Sudikno Mertokusumo,
SH, Dr. Prof. “Mengenal Hukum”, Liberty, Yogyakarta
- Ramli Zein, SH.,
MS, “Pengantar Ilmu Hukum”, UIR Press, Pekanbaru
- J.B. Daliyo, SH, 2001,
“Pengantar Ilmu Hukum : panduan untuk mahasiswa”, Prenhalindo, Jakarta
- Marwan M as, SH, MH,
Pengantar Ilmu Hukum, Ghalia Indonesi
-
Abdurraoef, Dr, SH, “Alquran dan Ilmu Hukum”, Bulan Bintang,
Jakarta
- Algra, Mr,
N.E, en K. van Duyvendijk Mr, “Mula Hukum”, Binacipta
- Subhi
Mahmasani, Dr, 8”, Filsafat Hukum Dalam Islam”, PT Al Ma’arif,
Bandung
- Utrecht,
Mr, E, “Pengantar Dalam Hukum Indonesia”, Ichtiar, Jakarta
- Burggink
Mr, Drs, Alih Bahasa Arief Sidharta, SH, “Refleksi Tentang Hukum”, PT.
Aditya Bakti, Bandung,
- HR. Otje
Salman. S. SH, Dr. Prof dan Anton F. Susanto, SH., M.Hum “Teori Hukum”,
Refika Aditama, Bandung
- Chainur
Arrasjid, SH, 1988, “Pengantar Ilmu Hukum”, Yani Coprporation,
Medan
- Yulies
Triana Masriani, Pengantar Ilmu Hukum, Sinar grafika
- Ishaq, SH,
M.Hum, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Sinargrafika
- As’ad
Sungguh, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Sinargrafika
- R. Soroso, Pengantar Ilmu Hukum, Sinargrafika
http://tiarramon.wordpress.com/category/bahan-kuliah/pengantar-ilmu-hukum/
Tidak ada komentar:
Posting Komentar